HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Jaksa Agung Yakin Tidak Semua Dokter di Indonesia Tolak Jadi Eksekutor Kebiri

6

HARIANACEH.co.id — Jaksa Agung HM Prasetyo yakin tidak semua dokter di Indonesia menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri. Sebab, penolakan yang dilakukan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hanya sebagai koordinasi profesi.

“IDI itu hanya koordinasi profesi saja, kita tentu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Saya pikir Kemenkes sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. IDI punya cara seperti itu mungkin pendapat mereka. Sesungguhnya kan sudah diatur undang-undang,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/6/2016).

Prasetyo mengatakan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek telah menyetujui serta memahami pentingnya hukuman tambahan terkait kejahatan seksual. Sementara IDI, kata Prasetyo, hanya merujuk pada etika profesi.

“Menteri Kesehatan kan dokter, tapi dalam konteks sebagai Menteri tentunya mendukung apa yang jadi keputusan Pemerintah,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan, penambahan hukuman ini untuk membuat jera pelaku kejahatan seksual. “Pelaku anak-anak beda dengan dewasa. Kalau pelaku berulang kali dan korbannya sudah puluhan masa kita biarkan gitu saja. Kita ingin pelaku kejahatan seksual berpikir seribu kali sebelum menjalankan niatnya,” kata Prasetyo.

Pengurus Besar IDI menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia karena melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

“Kami setuju hukuman pokok yang seberat-beratnya. Tapi dalam pelaksanaan kebiri, jangan libatkan kami (dokter) sebagai eksekutor,” kata Ketua Umum IDI Oetama Marsis, Kamis 9 Juni.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu mengenai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU 23 Tahun 2002 ini segera dikirim ke DPR untuk disahkan.

Perppu akan mengatur pemberatan pidana, hukuman kebiri, pemasangan alat deteksi, dan pengumuman identitas pelaku kejahatan seksual ke publik. Jokowi memberi catatan mengenai pemberatan pidana berupa penambahan hukuman sepertiga dari ancaman pidana.

Perppu ini muncul setelah kasus pemerkosaan yang berujung kematian menyeruak publik. Salah satu yang digegerkan adalah kasus pemerkosaan yang menimpa YY di Bengkulu yang nyawanya dihabisi setelah diperkosa oleh 14 pelaku.

Oetama Marsis mengusulkan sebelum Perppu No.1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dijadikan sebagai UU perlu ada pembahasan mengenai pelaksana eksekusi. Pelaksana itu bukan dokter yang anggota IDI.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat