HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Pangkas Anggaran KPU dan Bawaslu, tak Disepakati Komisi II DPR

3

HARIANACEH.co.id — Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sepakat untuk tidak memangkas anggaran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Namun demikian, putusan rapat itu akan kembali dibahas dalam RDP lanjutan yang akan datang.

Sejumlah fraksi berpandangan, pemotongan anggaran dikhawatirkan akan berdampak pada pemilu selanjutnya.

Anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto berpendapat, kedua lembaga itu dikecualikan dari pemotongan anggaran tahun ini.

“Hajatan demokrasi jadi pertaruhan kita semua, sehingga Kemenkeu harus mengevaluasi dengan KPU dan Bawaslu dikecualikan,” kata Yandri dalam RDP dengan KPU, Bawaslu, Ombudsman, dan BNPP serta Kemendagri, di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Anggota Fraksi PAN lainnya, Amran juga mengingatkan, KPU saat ini diberi tugas tambahan untuk melakuakn verifikasi faktual dukungan calon independen. Sehingga, harus ada konsekuensi logis dimana KPU memerlukan SDM tambahan untuk melakukannya.

“Ini catatan bahwa apa yang dikeluhkan jangan ada pemotongan, walaupun di mulut keluar ikhlas tapi hati kecil tidak ikhlas. Bagaimana agar ini dikecualikan,” ujar Amran.

Dukungan tidak memangkas anggaran juga datang dari anggota Fraksi NasDem Tamanuri. Menurutnya, karena tugas KPU dan Bawaslu ditingkatkan maka perlu adanya anggaran yang ditingkatkan.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku setuju dengan saran dari Anggota Komisi II DPR. Sebab, kata Tjahjo, suksesi penyelengaraan Pemilu ada ditangan KPU dan Bawaslu.

Karena itu, dia berharap meskipun nantinya dalam anggaran dua lembaga penyelenggara pemilu itu dipotong, tapi tidak sebesar yang diisyaratkan.

“Kami paham posisi pemerintah bisa mengurangi Rp 48 triliun sangat luar biasa. Mudah-mudahan tahun anggaran berikutnya akan kita bagi,” ujar Tjahjo.

Pimpinan Rapat Riza Patria mengaku akan memperjuangkan anggaran dari KPU dan Bawaslu. Karena, anggaran KPU Bawaslu relatif kecil dengan kementerian lembaga lain tapi, dengan kapasitas yang cukup besar.

“Komisi II harus memperjuangkan,” tegas Riza.

Hasil kesimpulan rapat juga meminta kepada mitra terkait, yaitu KPU, Bawaslu, BNPP, dan Ombudsman agar menyampaikan rincian hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2015 dan 2016. Serta diserahkan kepada Komisi II DPR sebelum dimulainya pembicaraan pendahuluan APBN Tahun 2017.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pada APBN 2016 KPU seharusnya mendapatkan anggaran Rp1,648 triliun namun terdapat penundaan/pemotongan sebesar Rp68,3 miliar. Dan pada APBN-P 2016 ini KPU mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp198,3 miliar.

Sementara Bawaslu Anggarannya dipotong sebesar Rp 29,9 miliar dari Rp 446,9 miliar sehingga anggaran Bawaslu pada APBN-P 2016 menjadi Rp 463,1 miliar.

“Karena itu, kami mohon dukungan dari Komisi II DPR dan Pemerintah dalam rangka mendukung tambahan kewenagan tersebut, dibutuhkan pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Lembaga Pengawas Pemilu,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad.

loading...