HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Ketua KPU: Verifikasi KTP Bukan Buat Jegal Sang Calon

14

HARIANACEH.co.id — Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menampik bila verifikasi faktual KTP pendukung calon independen bukan buat menjegal sang calon. Hal itu, kata dia bahkan sudah lama dijalankan KPU.

“Eggak benar itu kalau sedikit-sedikit aturan yang diterbitkan menjegal kepentingan orang tertentu, enggak ada itu,” kata Husni di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/6/2016).

Menurut dia, verifikasi ini sudah dilakukan terhadap calon independen sejak 2005. Alhasil, dia menilai verifikasi faktual seharusnya tak perlu dipeributkan saat ini.

“Jika sesorang mau calon perseorangan baca dulu perundangan dan peraturannya, kalau tidak sanggup enggak usah ikut, lebih baik begitu, karena ini bukan ujuk-ujuk sekarang,” papar dia.

Verifikasi ini diketahui diatur dalam pasal 48 revisi UU Pilkada. Pertama, ada verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kedua, adalah verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP. Jika pendukung calon tak bisa ditemui, pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di Kantor PPS. Bila pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung ke Kantor PPS, dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat

Huani pun memaparkan, sejatinya mekanisme semacam ini sudah berlangsung sejak lama. “Apanya yang menjadi keberatan dan tidak ada sesuatu yang saya baca sampai saat ini, yang dibuat aturannya untuk jegal orang tertentu, untuk mempersulit,” papar dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang maju dalam jalur independen mengatakan aturan ini menyulitkan. Tak cuma buat relawannya di Teman Ahok, tetapi juga KPU.

“Justru sekarang KPU yang merasa kesulitan, bukan Teman Ahok. Karena cuma dikasih tiga hari,” kata Ahok, Selasa 7 Juni.

Ahok ragu KPU bisa memverifikasi ulang KTP sebanyak itu dalam waktu tiga hari. “Misalnya ada lima ribu orang yang datang ke PPS. Memangnya kamu mau menangani sampai pagi? Orang KPU juga masalah dengan peraturan itu,” ujar Ahok.

Namun, Ahok menyerahkan sepenuhnya masalah teknis ke Teman Ahok. “Yang penting kata mereka (Teman Ahok), mereka siap mendampingi (petugas verifikasi),” kata dia.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat