HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK Dievaluasi SBY

3

HARIANACEH.co.id — Partai Demokrat menggelar acara Refleksi Ramadan 2016. Acara itu dihelat di kediaman Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada acara itu, SBY menyampaikan sebuah refleksi berkaitan dengan situasi kehidupan nasional saat ini. Refleksi itu disampaikan dalam bentuk kritik dan apresiasi kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Partai Demokrat mencatat sejumlah isu penting yang malam ini akan kami soroti secara jernih, terbuka dan obyektif,” kata SBY membuka acara Refleksi Ramadan Partai Demokrat, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/6/2016).

SBY mengungkapkan, Demokrat mencatat tujuh isu penting yang berkembang di publik saat ini, seperti kondisi perkonomian, kondisi kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi, keadilan dan penegakan hukum, kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan, TNI dan Polri dalam kehidupan bernegara dan pelaksanaan tugas, isu tentang gerakan komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horizontal dan peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa.

Mantai Presiden RI ke-6 itu menilai, kondisi perekonomian Indonesia masih di bawah tekanan perlambatan ekonomi global. Hal itu berimplikasi pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan daya beli rakyat menurun. SBY mengingatkan pemerintah agar bijaksana mengatur kebijakan fiskal.

“Pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita. Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna. Dan, jika ada shock (krisis) baru pada tingkat dunia dan kawasan, ekonomi kita benar-benar dalam keadaan bahaya,” ungkap dia.

Presiden dan Wapres Jokowi-JK
Presiden dan Wapres Jokowi-JK, (MI/Panca Syurkani)

Terkait isu kondisi sosial-ekonomi, SBY mengatakan masyarakat kalangan bawah, memiliki kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hal itu karena daya beli yang menurun. Secara statistik, terjadi penurunan pendapatan per orang dari tahun 2014 ke 2015 sebesar Rp 2.150.000.

“Tahun 2016 ini bisa lebih rendah lagi. Sementara, di lapangan tercermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat (household consumption). Itulah sebabnya ketika terjadi lonjakan harga daging sapi dan gula, rakyat menjerit karena memang berat bagi mereka,” imbuh dia.

SBY melanjutkan, Demokrat menilai ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi penegak hukum nampak menurun. Dia menilai, ada tangan-tangan tidak kentara yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot.

“Ingat, para penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh. Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan. Mestinya para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya, takut dalam arti jangan sampai melakukan korupsi dan bukan penegak hukum yang justru takut kepada kekuasaan,” papar dia.

Selanjutnya, SBY menyoroti isu mengenai kedaulatan partai politik dan isu intervensi pemerintah. Menurut SBY, dalam kehidupan demokrasi yang sehat, parpol memiliki kedaulatan dan kebebasan untuk menjalankan misi politiknya. Setiap campur tangan terhadap urusan internal partai, apakah dari pemerintah, partai politik lain atau siapapun, akan menciderai demokrasi dan tatanan politik yang berkeadaban (civilized).

“Keras atau lunak sikap sebuah partai politik terhadap kekuasaan adalah hak dan kedaulatan partai itu. Semua wajib menghormatinya. Rakyat merasakan adanya tangan-tangan tak kentara yang mencampuri urusan internal sejumlah partai politik. Di samping merusak sendi-sendi demokrasi, tindakan demikian juga menciptakan ketidakadilan. Kita ingin menghadirkan kompetisi politik yang fair,” lugas dia.

SBY juga mengomentari isu posisi TNI dan Polri dalam kehidupan nasional. Sejak tahun 1998, TNI dan Polri melaksanakan reformasi dan transformasi menuju ke peran dan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi. Pelibatan, campur tangan dan ikut bermainnya TNI dan Polri dalam dunia politik kekuasaan harusnya sudah menjadi milik masa lalu.

“Partai Demokrat mengingatkan agar para pemimpin di jajaran TNI dan Polri menjaga semangat reformasinya dan tidak lagi tergoda, atau mau ditarik-tarik ke wilayah politik praktis atau politik kekuasaan,” ungkap dia.

Ilustrasi Anggota Kepolisian
Ilustrasi Anggota Kepolisian, (ANT/R.Rekotomo)

Diungkapakan SBY, Demokrat juga mengamati banyak aktivitas TNI yang keluar dari fungsi dan tugas pokoknya. Dia menjelaskan, di samping mengemban tugas-tugas operasi militer untuk perang, memang TNI juga menjalankan tugas-tugas operasi militer selain perang. Tetapi, operasi militer selain perang pun ada aturan dan batasannya.

“Partai Demokrat berharap siapapun yang memegang kekuasaan, harap berhati-hati di dalam menggunakan dan menugaskan TNI. TNI setia dan patuh kepada negara, sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, namun para atasan dan para pemegang kekuasaanlah yang harus sungguh memahami dalam hal apa TNI tidak tepat untuk digunakan,” tukas dia.

Ilustrasi prajurit TNI
Ilustrasi prajurit TNI, (MI/Palce Amalo)

Isu gerakan komunisme di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horizontal juga menjadi perhatian SBY. Dia mengaku cemas jika tersebut ini menjadi `bola liar` yang berujung pada terjadinya konflik bahkan benturan fisik secara horizontal. Dia berharap agar pihak-pihak yang saling berhadapan bisa menahan diri.

“Pemerintah tidak boleh pada posisi yang membiarkan. Sikap Kepala Negara dan Pemerintah harus jelas, jangan menimbulkan kebingungan, spekulasi dan bahkan persepsi yang keliru,” kata dia.

Terakhir, SBY menanggapi isu berkaitan dengan peran pers dan media masa dalam kehidupan politik. SBY sadar pers adalah salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Dia bilang, pers juga harus membuka diri secara adil, tidak berpihak dan secara berimbang memberitakan dan meliput suara dan pandangan masyarakat.

“Jika hal itu tidak dilaksanakan, maka gugurlah jati diri dan fungsi pers sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi, serta sebagai penegak kebenaran dan keadilan,” tandas dia.

loading...