HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

KPU Akui tak Banyak Diikutsertakan Dalam Revisi UU Pilkada

8

HARIANACEH.co.id — Komisi Pemilihan Umum masih tak sepakat terhadap beberapa poin di draft final revisi Undang-Undang Pilkada. KPU mengakui tak banyak diikutsertakan dalam pembahasannya.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna, Kamis 2 Juni. Namun, KPU tidak puas dengan hasil revisi.

“Kami dua-tiga hari ikut pembahasan di awal dan pembahasan sangat teknis. Menyangkut pasal yang politis kami tak ikut, tak sumbang saran,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/6/2016).

Salah satu pasal yang memberatkan hati KPU adalah Pasal 9 huruf a yang dianggap membatasi independensinya. Pasal 9 mengatur tugas dan kewenangan KPU adalah menyusun dan menetapkan peraturan KPU serta pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat yang keputusannya mengikat.

Sementara, Pasal 22 (b) huruf a dinilai menggerus independensi Bawaslu. Dalam pasal itu disebutkan, penyusunan dan penetapan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

“Mengenai (pasal) kewajiban konsultasi ini. Kami tak pernah ikut dan tak pernah diundang,” jelas dia.

Dia menerangkan, selama ini undangan pembahasan hanya datang dari pemerintah, bukan DPR. “Tak pernah diundang langsung DPR hanya beri saran tertulis,” jelas dia.

Ketika ditanya soal rencana uji materi susunan UU Pilkada baru itu, Husni pun belum bisa banyak bicara. Dia masih menunggu harmonisasi aturan yang dilakukan pemerintah.

Dia pun menjelaskan, keberadaan KPU sejatinya ada di Undang-Undang Dasar 1945. KPU disebut bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat ini terancam keberadaan dua pasal 9 dan 22 (b) dalam draft final UU Pilkada.

“Apabila konsultasi itu hasilnya dipaksakan mengikat, ini bisa berpotensi mengganggu komando seperti dalam UUD,” jelas dia.

KPU, kata dia, akan menunggu draft final ini diundang untuk menentukan sikap. Namun, dia berharap pemerintah memperhatikan maaukan dari KPU.

“KPU terus bekerja sebagaimana perintah UU. Kalau ada UU baru kami akan laksanakan tugas sebagimana UU baru mengatur,” jelas Husni.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time