HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

KPU Diminta Komisi II DPR Untuk tak Khawatir

9

HARIANACEH.co.id — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dikhawatirkan menggangu independensi KPU. Komisi II DPR meminta KPU tidak salah menerjemahkan klausul KPU berkonsultasi dengan pemerintah dalam menyusun Peraturan KPU.

DPR mengesahkan RUU tentang Pilkada menjadi Undang-Undang, Kamis 2 Juni. Pasal 9a berisi tentang tugas dan wewenang KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU serta pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalan rapat dengar pendapat yang keputusannya mengikat.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan klausul dalam Pasal 9a jadi perdebatan karena dinilai dapat mengganggu independensi KPU. Padahal dalam UU Pilkada sebelumnya, kata dia, konsultasi KPU dan
pemerintah, hasilnya tidak menjadi keputusan yang mengikat.

“Pada rapat konsultasi, pemerintah memberikan masukan-masukan dan saran. Masukan dan saran itu dapat dimasukkan atau tidak dalam keputusan KPU dan tidak mengikat,” kata Sumarno dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).

Sumarno menegaskan, revisi UU tentang Pilkada sasarannya untuk memperbaiki aturan agar lebih sesuai dengan kondisi terkini. Namun, untuk klausul hasil konsultasi KPU dan pemerintah menjadi keputusan mengikat, dari aspek kemandirian KPU dapat disebut mengalami kemunduran.

Sumarno juga menyoroti soal calon perseorangan, ada pengetatan syarat dukungan pada saat verifikasi, seperti batas waktu verifikasi terhadap pendukung.

“Dalam UU Pilkada yang baru, verifikasi faktual dilakukan oleh KPU. Jika petugas KPU tidak dapat menemui domisili pendukung, pendukung bisa mendatangi PPS untuk memberikan verifikasi paling lambat tiga hari,” katanya.

Sedangkan dalam UU Pilkada sebelumnya, kata dia, jika petugas KPU tidak dapat menemui domisili pendukung, pendukung dapat mendatangi PPS untuk melakukan verifikasi sampai akhir waktu verifikasi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Lukman Edy mengatakan, dalam pembahasan RUU tentang Pilkada di Parlemen, banyak yang mengusulkan perlu perbaikan komunikasi KPU dengan pemerintah dan Komisi II DPR. Pada pilkada sebelumnya KPU dinilai tidak mengindahkan hasil rapat dengan DPR.

“Karena itu dicari solusi. KPU jangan salah menerjemahkan posisi independensi,” ujar Lukman.

Menurut dia, independensi KPU bukan berarti tidak terbatas. Bila independensi tidak dibatasi bisa bertabrakan dengan sistem ketatanegaraan. Lukman mengatakan, mekanisme check and balances tetap berlaku bagi penyelenggara pemilu.

Lukman menyampaikan, eksistensi dan independensi KPU tidak mengalami perubahan. Hanya, saat rapat konsultasi Peraturan KPU, anggota Dewan, pemerintah, dan DPR sama-sama menyumbang saran dan suara sebanyak 30 persen.

Kesimpulan rapat tidak akan ada jika dari tiga pihak tersebut salah satu di antaranya tidak sepakat dengan hasil rapat.

loading...