HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Komisi II DPR RI Persilahkan KPU Ajukan Judicial Review Dengan 1 Syarat

4

HARIANACEH.co.id — Komisi II DPR RI mempersilakan Komisi Pemilihan Umum mengajukan Judicial Review terkait revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 pasal 9 tentang wewenang dan tugas KPU. Namun, KPU diminta tidak mengajukannya sendiri.

Wakil Ketua Komisi II DPR Muhammad Lukman Edy mengatakan, sebaiknya KPU konsolidasi dengan lembaga swadaya masyarakat jika keberatan dengan RUU Pilkada yang telah disahkan. Karena jika KPU yang mengajukan Judicial Review dirasa kurang etis.

“Sebaiknya konsolidasi, minta beberapa LSM lakukan Judicial Review atas nama kepentingan masyarakat. Tidak perlu KPU-nya,” kata Lukman di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).

Lukman menyebut, KPU sebagai mitra kerja Komisi II dan pemerintah, ketiganya ibarat trisula konsolidasi demokrasi. Kalau salah satu ada yang tidak sejutu dan melakukan langkah lain, Lukman menilai akan mengganggu proses komunikasi di masa yang akan datang.

Sebelumnya, anggota Komisi II lainnya Arteria Dahlan menyesalkan langkah KPU yang berniat mengajukan Judicial Review. Dalam pasal itu disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU adalah menyusun PKPU serta pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat yang keputusannya mengikat.

Arteria menyebut, sebagai lembaga negara KPU tidak berhak mengajukan Judicial Review. Rencana KPU bahkan disebut Arteria sebagai pembangkanan terhadap negara.

“Silakan saja begitu, kita akan jadikan catatan, jadi pembangkangan, kalau mau keluar saja dari KPU,” tegas politikus PDIP itu.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time