HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Denda Pidana Korupsi, KPK Usul Dijadikan Anggaran Penegakan Hukum

6

HARIANACEH.co.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan denda pidana korupsi dijadikan anggaran aparat penegakan hukum di KPK. Dengan begitu, anggaran untuk KPK tidak perlu besar dari APBN.

“Akan lebih efektif di satu sisi alokasi APBN nggak usah besar, artinya sebagian besar ditutupi dari itu tadi (denda korupsi),” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Kata Alexander, anggaran dari denda korupsi ini, bisa dioptimalkan untuk penindakan, pencegahan dan pelatihan. Namun dia menekan, dana yang masuk harus terlebih dahulu dilaporkan ke negara sebagai harta rampasan korupsi untuk dicatat sebagai penerimaan.

“Selama ini kan (anggaran KPK) dari pemerintah semua. Uang denda, hasil rampasan koruptor ini setor semua ke Kemenkeu. Kalau misalnya kita sita aset, dilelang, harganya berapa itu, kita kelola, dan tetap dilaporkan,” ujar dia.

Alexander bilang, usulan itu juga telah disampaikan ke Kementrian Keuangan. Namun, belum mendapatkan tanggapan.

Ia mengatakan, usulan ini sama seperti uang sitaan dari tindak pidana narkotika yang diusulkan Badan Narkotika Nasional.

“Jadi ini baru usul, sama sebetulnya dengan narkoba,” kata dia.

Dia belum tahu berapa jumlah uang denda pidana korupsi yang bisa dioptimalkan. Namun, dia mencontohkan, untuk satu kasus suap Akil Mochtar bisa mencapai Rp110 miliar.

“Nah, kalau itu (Rp110 miliar) kan bisa menangani ratusan perkara. Anggaran penindakan 2016 saja cuma Rp50 miliar,” terang Alexander.

loading...