HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

KPK Diminta Anggota DPR Jabarkan Bentuk Hibah yang Dibolehkan

5

HARIANACEH.co.id — Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait larangan penerimaan hibah, dinilai taksa. Anggota Komisi III DPR RI Daeng Muhammad meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan makna kata hibah.

“(Barang yang boleh) diterima dalam bentuk hibah apa saja, itu bagaimana?,” tanya Daeng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Daeng menuturkan, kata hibah diserap dari Bahasa Arab yakni wahaba yang berarti gratifikasi. Sementara itu, dalam aturan KPK, terdapat larangan menerima hibah tidak dalam bentuk uang.

Ia ingin agar KPK menjabarkan bentuk hibah yang diizinkan untuk diterima. Sebab yang menerima laporan gratifikasi selama ini hanya KPK.

Sementara, di DPR, kata dia, tidak ada lembaga yang mengatur SOP penerimaan hibah. Sehingga KPK perlu menerangkan perihal bentuk hibah yang dimaksud, agar tidak terjadi kecurigaan.

Daeng juga meminta KPK untuk memaparkan terkait hibah ke pemuka agama. Lantaran, tidak sedikit pemuka agama menjadi kepala daerah.

“Banyak santri jadi pemimpin, kiyai jadi bupati, ada kultur bahwa, gratifikasi ke ustadz, ke santri dianggap wajar. Ini penting untuk dipaparkan, agar tidak salah persepsi soal hibah,” jelasnya.

loading...