HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Pembentukan Lembaga Intelijen Pertahanan Ditolak Wapres

4

HARIANACEH.co.id — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sepertinya harus bersabar untuk memuluskan keinginannya membentuk lembaga intelijen pertahanan. Pemerintah menilai tak membutuhkan banyak lembaga saat ini.

Ryamizard ngotot membentuk lembaga ini karena Indonesia merupakan satu-satunya negara yang tak memiliki lembaga intelijen di unsur Kementerian Pertahanan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum ada pembicaraan terkait hal ini.

“Belum dibicarakan, tapi saya yakin itu kita tidak akan butuh banyak lembaga pada dewasa ini,” kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2016).

Pemerintah memang sedang melakukan pemangkasan terhadap lembaga nonstruktural yang ada saat ini. Tercatat, 10 lembaga nonstruktural telah diperintahkan dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo.

JK menjelaskan, pembentukan lembaga intelijen tak boleh sembarangan. Setiap unsur yang ada harus saling berkoordinasi agar tak tumpang tindih fungsinya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri)
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) didampingi Panglima TNI Jenderal Gatoto Nurmantyo hadir dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016), (Susanto/MI)

Apalagi, kata JK, pemerintah telah memiliki Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengurusi hal serupa. Meski begitu, JK mengatakan, pemerintah akan melihat kemungkinan terbaik untuk membentuk lembaga yang diajukan Ryamizard itu.

“Setiap organisasi kan harus disetujui oleh pemerintah,” kata JK.

Sebelumnya, Ryamizard menjelaskan negara besar di dunia memiliki empat intelijen, yakni intelijen luar negeri, dalam negeri, pertahanan dan hukum. Namun, Indonesia yang memiliki letak geofrafis sangat luas sama sekali tidak memiliki intelijen.

“Dalam sebuah negara besar, idealnya ada 4 lembaga intelijen. Hanya di sini yang tidak ada,” ujar Ryamizard, Senin 6 Juni.

Menhan mengatakan, Indonesia belum memiliki intelijen pertahanan lantaran sejak reformasi, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) masih menjadi satu lembaga.

“Sejak reformasi, dulu ABRI dengan Kementerian (Pertahanan) jadi satu. Kemudian dipisah. Dengan dipisah, ini ada kekosongan. Kekosongan yang dimaksud, Kemenhan selalu mendapatkan informasi menyangkut pertahanan dari ABRI,” jelas Ryamizard.

loading...