HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Komisi VI: “Tutup atau Merger Akademi Kesehatan Aceh ?”

28

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH — Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Aceh yang belum memiliki payung hukum pelayanan adalah; Akademi Keperawatan (Akper) Tjoet Nyak Dhien, Akademi Analis Kesehatan (AAK), dan Akademi Farmasi. Ditambah 6 Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemkab Aceh, yaitu; Akper Pemkab Pidie, Akper Pemkab Aceh Utara, Akademi Kebidanan (Akbid) Pemkab Aceh Utara, Akbid Pemkab Aceh Tengah, Akper Pemkab Aceh Selatan, dan Akper Pemkab Aceh Tenggara.

Terkait hal ini, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar konferensi pers untuk menerima jawaban masalah Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan milik pemerintah Aceh yang terancam tutup tersebut dari pihak eksekutif dihadapan media pers.

Turut hadir dalam jumpa pers yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VI DPRA, Rabu (15/6) pukul 10.00 WIB, masing-masing Direktur Akademi Akper, Akfar, Akbid, Ketua Asosiasi Profesi Sekolah Tinggi Kesehatan, Kabag. Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Aceh dan Wakil Kepala Dinas Kesehatan Aceh. Ketua komisi VI DPRA T. Iskandar Daod, SE. M.Si. Ak bersama Sekretaris Komisi VI Rusli dan Anggota Komisi VI yang hadir antara lain Hj. Ummi Kalsum, S.Pd., Ir. Hj. Fatimah, Drh. Nuraini Maida, Darwati A. Gani untuk mempertanyakan keseriusan Gubernur Aceh dalam menangani permasalahan ini.

Ketua komisi VI DPRA T. Iskandar Daod, SE. M.Si. Ak mengatakan, “apabila Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan ini nantinya ditutup, ada ribuan mahasiswa/i dibidang kesehatan yang terancam keberlanjutan pendidikannya.”

“Kami ingin melihat seberapa aktif Gubernur menanggapi persoalan pendidikan kesehatan ini. Sudah dua tahun lebih permasalahan, tapi belum ada juga respon yang jelas. Gubernur harus menjawab secepatnya, mengingat ada ribuan peserta didik yang tengah mengikuti proses belajar mengajar,” tegas T. Iskandar Daod, SE. M.Si. Ak.

Konferensi Pers terkait 3 Akademi Kesehatan Aceh dan 6 Akademi Kesehatan Kabupaten di Aceh yang harus tutup akibat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003 yang melarang Pendidikan Tinggi tidak boleh lagi dibawah naungan Pemda. Aturan ini memberikan dua pilihan, diteruskan atau dibubarkan.

Di samping itu, Ketua komisi VI DPRA T. Iskandar Daod, SE. M.Si. Ak menyampaikan “DPR Aceh telah memberikan Rekomendasi kepada Gubernur Aceh terkait permasalahan ini. Rekomendasi tersebut antara lain mempertahankan status penanggung jawab penyelenggaraan 3 Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah Aceh dan 6 milik Pemkab Aceh berdasarkan klausul ‘ke-khususan’ Aceh.”

“DPR Aceh juga mendukung sepenuhnya keputusan yang akan dikeluarkan Pemerintah Aceh, karena solusi tercepat saat ini adalah melalui Pergub terlepas apakah Akademi ini tetap dipertahankan atau ditutup atau di’merger’ dengan Unsyiah setidaknya status Pendidikan Tinggi milik Aceh ini tidak ‘melayang-layang’ seperti sekarang,” ujar Ketua Komisi VI.

Dr. Sulaiman, SH. M.Hum Kabag. Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Aceh menjelaskan, “saya akan secepatnya meneruskan rekomendasi Komisi VI kepada Gubernur Aceh, kami juga berharap Kepala Dinas Kesehatan Aceh bisa membuat surat Rekomendasi serupa terkait status hukum Akademi Kesehatan milik aceh yang sudah berdiri sejak puluhan tahun ini tentu akan sangat di sayangkan jika harus tutup, apalagi jika pihak sekolah menolak menerima mahasiswa/i tahun ajaran baru ini, maka secara otomatis Akademi tersebut dianggap tutup oleh dikti.

Sementara itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003 masih belum ada Peraturan Presiden yang mengatur pelaksanaan nya, baik batas kapan undang-undang tersebut dimulai sampai batas waktu pelaksanaan nya. Oleh karena itu UU No.20/2003 tersebut belum efektif digunakan. Khusus bagi Aceh yang punya kekhususan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh sebagai Daerah Istimewa dengan keistimewaan dalam bidang Pendidikan, Agama, Adat, Pendidikan dan Peran Ulama, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.[***]

Komentar
Sedang Loading...
Memuat