HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

BPJS Kesehatan Berharap Pemerintah tidak Pangkas Anggaran PMN

10

HARIANACEH.co.id — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan komitmen untuk menanggung iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai Undang Undang tentang penyelengaran jaminan sosial kesehatan. Saat ini sekitar 57 persen peserta BPJS Kesehatan atau 92,3 juta iuran peserta ditanggung oleh pemerintah.

“Pemerintah akan tetap membiayai dan terus komitmen demi keberlangsungan pesertanya yang mencapai 92,4 juta dengan skema yang sudah ada,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di kantornya, Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juni.

Menurut pandangannya, kondisi ini tidak tepat jika suatu saat pemerintah memangkas anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BPJS Kesehatan. Sebab jika dikurangi, maka imbasnya akan ada pengurangan manfaat yang didapat peserta.

“Karena konsekuensi yang paling sederhana adalah mengurangi jumlah. Kalau mengurangi iuran, tentu kita akan lihat bahwa program ini nantinya bakal semakin besar potensi mismatch,” jelasnya.

Program jaminan kesehatan sendiri saat ini merupakan penampung berkapasitas besar dari semua segmen kepesertaan dengan iuran yang dibayarkan sendiri atau dengan tanggungan pemerintah. “Segmen itu ada yang bayar sendiri, ada juga yang dibayar pemerintah,” pungkas Fachmi.

Seperti diketahui, hingga akhir tahun lalu BPJS Kesehatan mencatat adanya mismatch sebanyak Rp6 triliun. Ini terjadi karena jumlah klaim yang tercatat lebih besar dibanding premi yang masuk dari iuran peserta.

Kondisi demikian membuat pemerintah harus menggelontorkan anggaran PMN sebanyak Rp5 triliun untuk menutup mismatch tersebut. Dana tersebut terdiri dari Rp3,5 triliun untuk kelancaran pelayanan dan Rp1,5 triliun cadangan pembiayaan untuk Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.

Pada awal April lalu, Presiden Jokowi telah memastikan untuk memberi tanggungan subsidi bagi iuran peserta kelas III yang merupakan kategori masyarakat miskin dan tidak mampu. Kenaikan iuran akhirnya hanya terjadi bagi kelas I dan kelas II.

Berdasarkan Pasal 16F Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan, kenaikan iuran berlaku untuk peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU). Untuk kelas I ada kenaikan dari Rp59.500 menjadi Rp80 ribu per bulan, lalu kelas III dari awalnya Rp42.500 menjadi Rp51 ribu dan untuk kelas III tidak terjadi kenaikan dengan iuran tetap sebesar Rp25.500 per bulan.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time