HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Mendagri: Tidak Ada Rencana Pemerintah untuk Hapus Perda Bernuansa Islam

12

HARIANACEH.co.idMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan hingga kini tidak ada rencana Pemerintah untuk menghapus Peraturan Daerah bernuansa Islam.

“Tidak ada masalah kalau ada Syariat Islam. Sampai sekarang belum ada rencana kita menghapus,” ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Apabila ada rencana penghapusan Perda tersebut, Tjahjo menjelaskan Pemerintah tidak akan langsung menghapusnya. Pihaknya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan para tokoh agama untuk mendengar apa yang menjadi fatwa tokoh-tokoh agama tersebut.

“Tapi nanti kalau bertentangan dengan Undang-Undang, dengan kebhinekaan bangsa ini, kami juga tentunya akan mendengar dulu fatwa dari tokoh-tokoh agama,” ucap Tjahjo.

Lebih lanjut kata Tjahjo, Pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menghapus Perda, yakni apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya atau tidak. Tjahjo mengatakan 3.143 perda yang dihapus pemerintah itu dilakukan karena menyulitkan proses perizinan sehingga memperlambat laju perekonomian daerah.

“Beda kok, ini urusan ekonomi, investasi, perizinan,” imbuhnya.

Tjahjo menduga ada yang berusaha ‘menunggangi isu’ terkait pembatalan perda tersebut. Pihaknya dituding turut membatalkan perda bersyariat Islam.

“Memang ada yang membelokkan. Saya terima SMS 50-an bahasanya sama, tidak berani pakai nama. Saya himbau ke masyarakat, kalau ingin menanyakan suatu permasalahan, cek langsung ke Kemendagri, jangan percaya pada beredarnya isu-isu yang tidak bertanggungjawab,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan penghapusan 3.143 peraturan daerah (perda) bermasalah. Hal ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang toleran dan memiliki daya saing tinggi.

“Saya sampaikan bahwa Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo) sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 perda yang bermasalah tersebut,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin (13/6/2016).

Menurut Jokowi, banyak perda yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional sehingga patut dihapuskan. Perda tersebut berasal dari empat kategori.

Pertama, Perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, Perda yang memperpanjang jalur birokrasi. Ketiga, Perda yang menghambat perizinan investasi dan hambat kemudahan usaha. “Terakhir Perda yang bertentangan dengan Undang-undang,” tegas dia.

loading...