HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Suu Kyi Tetap Ogah Gunakan Istilah Rohingya Meski Telah Ditegur PBB

6

HARIANACEH.co.id — Tokoh ternama Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan kepada PBB bahwa pemerintahannya tidak akan menggunakan istilah “Rohingya” untuk mendeskripsikan kelompok minoritas Muslim yang tinggal di wilayah barat laut.

Pernyataan dilontarkan Suu Kyi setelah agensi hak asasi manusia PBB mengeluarkan sebuah laporan yang menyebut Rohingya telah kehilangan kewarganegaraan, mengalami diskriminasi secara sistematik serta sulit beraktivitas. Mereka juga menderita eksekusi dan penyiksaan yang semua kasusnya dapat berujung pada kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sekelompok orang berjumlah sekitar 1,1 juta, yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Rohingya, dianggap banyak penganut agama Buddha di Myanmar sebagai imigran gelap dari Bangladesh. Rohingya adalah isu sensitif di Myanmar.

Investigator HAM PBB, Yanghee Lee, bertemu Suu Kyi di Naypyidaw dalam kunjungan pertamanya ke Myanmar.

“Dalam pertemuan mereka pagi ini, menteri luar negeri kami Daw Aung San Suu Kyi menjelaskan posisi kami dalam isu ini, bahwa istilah kontroversial itu harus dihindari,” kata Aung Lin, salah satu petinggi Kemenlu Myanmar, seperti dikutip The Guardian, Selasa (21/6/2016).

Muslim Rohingya di kamp Bawdupa, Rakhine, Myanmar
Muslim Rohingya di kamp Bawdupa, Rakhine, Myanmar. (AFP)

Suu Kyi dilarang menjadi presiden berdasarkan konstitusi negara karena anaknya berkewarganegaraan Inggris. Ia mengisi jabatan sebagai penasihat negara dan menlu, tapi merupakan pemimpin de facto Myanmar.

Sempat dipuji-puji atas perannya melawan kekuasaan militer di masa lalu, Suu Kyi menerima gelombang kritik dari banyak negara, bahkan dari internal Myanmar, karena relatif tidak ingin menyentuh isu Rohingya.

Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Zeid Ra’ad Al Hussein, pemimpin agensi HAM PBB, mengatakan dalam laporannya bahwa Rohingya tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan butuh dokumen khusus untuk bisa berobat. Hal tersebut berujung pada lambannya penanganan medis dan tingginya angka kematian bayi serta ibunya dalam proses melahirkan.

Ini merupakan kali pertamanya Zeid mengatakan hal tersebut terkait Rohingya, bahwa semua yang dialami kaum minoritas itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan diklasifikasikan sebagai pelanggaran serius yang sistematik.

Sekitar 120 ribu Rohingya masih tinggal di kamp sementara sejak bentrokan antara Budha dan Muslim meletus di Rakhine pada 2012. Ribuan Rohingya melarikan diri dari Myanmar untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Seorang biksu (kiri) dan pria Muslim di Yangon, Myanmar
Seorang biksu (kiri) dan pria Muslim di Yangon, Myanmar, (AFP)

Pemerintahan baru (Myanmar) menghadapi situasi di mana hukum dan kebijakan didesain untuk mengabaikan hak-hak dasar bagi kaum minoritas, dan tidak adanya hukuman terhadap pelanggaran serius semacam itu mendorong adanya aksi kekerasan terhadap mereka,” ungkap Zeid.

“Menghapus diskriminasi semacam itu harus menjadi prioritas pemerintah baru, untuk mencegah aksi kekerasan terhadap kelompok etnis minoritas Myanmar,” sambung dia.

Pada Mei, Suu Kyi dilaporkan telah membentuk sebuah komite untuk “menghadirkan perdamaian dan perkembangan” di Rakhine, namun hingga kini serangkaian rencananya masih belum jelas.

Dalam kunjungan Menlu Amerika Serikat John Kerry ke Myanmar bulan lalu, Suu Kyi mengatakan negaranya membutuhkan “ruang gerak” untuk mengatasi masalah Rohingya. Ia mengingatkan penggunaan istilah Rohingya dapat memperburuk keadaan.

Mantan pemimpin Myanmar Jenderal Thein Sein menyebut Rohingya sebagai “Bengalis,” dengan menyebut mereka semua adalah imigran gelap dari Bangladesh. Pada kenyataannya, banyak Rohingya yang sudah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time