HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Dugaan Pemborosan di Kemenkeu Dikaji Kejagung

4

HARIANACEH.co.id — Kejaksaan Agung siap mengambil sikap terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan adanya dugaan pemborosan oleh Kementerian Keuangan pada tahun anggaran 2013-2014. Jika memang ditemukan adanya tindak pidana korupsi, maka lembaga pimpinan H.M. Prasetyo ini akan mengambil sikap.

“Kalau memang ditemukan adanya unsur kesengajaan, penyimpangan, korupsi (dalam penganggaran tersebut), tentunya kita mengambil sikap,” ucap Jaksa Agung, H.M. Prasetyo, usai mengikuti buka puasa bersama dengan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Namun demikian, dia mengakui bahwa saat ini pihaknya masih menelaah audit BPK itu. Menurut Prasetyo, pihaknya memerlukan kecermatan dalam penelaahan tersebut agar nantinya sikap yang diambil tidak salah langkah.

Ia menuturkan penyimpangan yang ditemukan tidak melulu merupakan tindak kriminal (pidana). “Mungkin hanya masalah administrasi atau hal lain. Apalagi sekarang ada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” kata Prasetyo.

Ia menambahkan, BPK juga memberikan waktu kepada pihaknya untuk menelaah dan memperbaiki yang mungkin diperlukan. Menurut Prasetyo, waktu yang diberikan untuk menelaah adalah 60 hari.

Sebelumnya, pakar hukum pidana Andi Hamzah dan Mudzakir meminta penegak hukum menindaklanjuti temuan audit BPK untuk memastikan ada tidaknya kerugian negara maupun pidana di dalamnya.

Andi Hamzah berpendapat temuan BPK harus dipastikan dulu kebenarannya. Apakah merugikan negara atau tidak. “Kalau anggaran untuk A dipakai untuk B, itu tidak boleh. Ada keputusan Makhamah Agung dulu berpendapat kalau tujuan anggaran dialihkan, itu namanya penggelapan,” kata Andi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku akan menindaklanjuti temuan BPK di Sekretariat Jenderal dan Ditjen Perbendaharaan.

“Pasti akan ditindaklanjuti kalau ada (permasalahan pemborosan anggaran, red.),” kata Bambang, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/6/2016).

BPK menemukan adanya pengadaan yang tak sesuai rencana dan diduga menimbulkan potensi kerugian negara saat mengaudit belanja barang dan belanja modal di Kementerian Keuangan tahun 2013-2014.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time