HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

DPR Aceh Usulkan Payung Hukum Untuk Konversi Bank Aceh Syariah

3
Iskandar Usman Al-Farlaky (IST)
Iskandar Usman Al-Farlaky (IST)

HARIANACEH.co.id, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menilai diperlukan adanya payung hukum khusus sebagai landasan pelaksanaan konversi (perubahan menyeluruh) Bank Aceh dari konvensional ke sistem syariah.

Hal ini diperlukan sebagai alat kontrol terhadap rencana maupun realisasi konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, baik dari sisi waktu, proses, serta pengawasan konversi yang akan dilakukan. Termasuk pelibatan DPRA sebagai salah satu perwujudan prinsip check and balances dalam tatanan pemerintahan.

“Dalam pandangan kami diper­lukan payung hukum khusus yang kemudian digunakan sebagai landasan bagi pelaksanaan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah,” ujar Anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky dalam pandangan umum anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh terhadap lima rancangan qanun termasuk

Rancangan Qanun Aceh tentang Pencabutan Atas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014  tentang Pemben­tukan Bank Aceh Syariah di Gedung DPRA, Rabu (29/6). Terlebih lagi, proses konversi tidak hanya cukup dilakukan melalui pembahasan di tingkat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Langkah besar ini juga harus dikonsultasikan kepada publik sebagaimana yang telah terjadi dalam perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah BPR Mustaqim Sukamakmur menjadi PT BPR Mustaqim Syariah, yang hanya dapat dilakukan dengan penglibatan DPRA.

Selanjutnya, terkait pemberlakuan sistem perbankan syariah yang nantinya diterapkan Bank Aceh agar benar-benar diimplementasikan sesuai dengan aturan syariat.

Untuk itu, Iskandar mengusulkan dilakukan kajian khusus terhadap perlu atau tidaknya pembentukan qanun baru atau perubahan dari qanun/peraturan daerah terdahulu yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Terkait pencabutan qanun seba­gaimana tertuang dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Pencabutan Atas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah dengan cara dpisahkan dari induk (spin off) merupakan langkah tepat dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.  Disebut-sebut, qanun pencabutan merupakan salah satu syarat yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Konversi sepenuhnya Bank Aceh yang sebelumnya bersistem konvensional menjadi sepenuhnya bersistem syariah sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sistem perbankan yang berlandaskan ekonomi syariah sebagaimana didambakan masyarakat selama ini. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan regional membuat persaingan dalam bisnis perbankan semakin ketat,” terangnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, pihak DPRA juga perlu mempertanyakan kesiapan terkait rencana launching Bank Aceh Syariah yang akan dilakukan pada 6 Agustus 2016.

“Saudara Gubernur Aceh perlu menjelaskan secara terbuka kepada publik, apakah dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, maka konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah telah mutlak memenuhi sebagaimana syarat yang ditentukan OJK? Jangan-jangan jadwal launching Bank Aceh Syariah tidak dapat terlaksana tepat waktu sebagaimana yang diumbar selama ini melalui media massa,” sebutnya.

Silakan paparkan ke publik, jangan-jangan setelah qanun itu dicabut melalui sidang paripurna DPRA, 17 syarat yang ditentukan malah belum kelar sama sekali. Maka, berita lauching Bank Aceh Syariah pada bulan Agustus ini sebagaimana digembar gembor di media massa pasti akan bergeser. “Dalam pidato gubernur tadi pagi saya tidak menemukan penjelasan tersebut,” jelasnya. (Analisa)[***]

loading...