HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Gayus Minta Jajaran di Mahkamah Agung Dirombak

5

HARIANACEH.co.id — Jajaran Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya harus dievaluasi dan dirombak. Pimpinan di tiap jenjang peradilan tidak mampu mencegah terjadinya penyimpangan di wilayah kerjanya. Ini terbukti dari penangkapan beruntun aparat peradilan lewat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pembarantan Korupsi.

Hakim Agung Gayus Lumbuun geram dengan penangkapan beruntun aparat peradilan oleh KPK itu. Ia mendesak agar jajaran di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya dirombak dan dievaluasi.

“Rombak dan evaluasi pimpinan-pimpinan, ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pimpinan MA untuk memilih kembali orang-orang yang kredibel, profesional, tegas dan punya kemampuan untuk memotivasi mencegah terjadinya penyimpangan di wilayah kerjanya,” ujar Gayus di Jakarta seperti dilansir MTVN, Jumat (1/7/2016).

Apabila MA tidak bisa membenahi diri dengan merombak pimpinan di semua jajaran pengadilan, Gayus mendesak Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara bertindak untuk menyelamatkan lembaga peradilan saat ini. Pasalnya, kata dia, jika praktik mafia peradilan tidak dihentikan, hal itu bisa mengancam keselamatan negara.

Gayus meminta MA mengakui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap jajaran pengadilan di bawahnya masih lemah. Hal itu terbukti dengan kembali tertangkap tangannya panitera pengganti PN Jakarta Pusat oleh KPK. “MA harus mengakui lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran pengadilan di bawahnya,” ujarnya.

Tim Satgas KPK menangkap tiga orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, pada Kamis 30 Juni, sekira pukul 18.30 WIB. Satu di antara tiga orang tersebut merupakan Panitera Pengganti PN Jakpus bernama Santoso.

Panitera Pengganti itu dicokok lantaran diduga telah menerima suap dari seseorang terkait penanganan perkara perdata di PN Jakpus. Tim Satgas KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang sebesar SGD30.000 atau sekitar Rp300 juta.

Penangkapan terhadap panitera ini bukan yang pertama. Pada 20 April lalu, KPK menangkap panitera PN Jakpus Edy Nasution bersama Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga, Doddy Ariyanto Supeno dalam operasi tangkap tangan. Keduanya diduga melakukan transaksi suap terkait pendaftaran perkara peninjauan kembali di PN Jakpus.

Kemudian, 23 Mei, KPK kembali menangkap seorang Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bengkulu bernama Badaruddin Amsori Bachsin terkait kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus Bengkulu di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Badaruddin ditangkap bersama sejumlah penegak hukum lain, yakni Kepala PN Kepahiang Janner Purba, dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bengkulu Toton.

Pada 15 Juni, Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, ditangkap KPK terkait kasus dugaan suap penanganan perkara pedangdut Saipul Jamil di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rohadi terjaring operasi tangkap tangan bersama dua pengacara Saipul, yakni Berthanatalia Ruruk Kariman, dan Kasman Sangaji. Turut diamankan pula Samsul Hidayatullah, kakak Saipul Jamil.

Bagi Gayus Lumbuun, pengakuan jujur MA itu penting. Bukan sebaliknya, MA justru berdalih perbuatan petugas-petugas yang terkena OTT oleh KPK itu adalah oknum. Pasalnya, kata dia, perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan tetapi justru dilakukan secara berkelompok, seperti yang terungkap pada persidangan kasus di Pengadilan Tipikor yang menyebutkan beberapa nama pejabat MA.

Gayus meminta kepada pimpinan MA untuk bertanggung jawab atas karut marutnya pelaksanaan kinerja peradilan saat ini. “Kerugian keadilan yang dirasakan masyarakat lemah yang tidak mampu berbuat apa-apa merupakan kehancuran penegakan hukum karena pengadilan merupakan benteng terakhir yang paling menentukan terwujudnya keadilan di negara hukum,” tandas Gayus.

loading...