HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Myanmar Masuk Dalam List Hitam Laporan Perdagangan Manusia AS

8

HARIANACEH.co.id — Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengeluarkan daftar negara pelaku pelanggaran perdagangan manusia. Myanmar masuk ke dalam daftar hitam tersebut.

Berdasarkan laporan itu, Myanmar masuk ke dalam kelompok 3 atau Tier 3. Posisi Myanmar setara dengan negara seperti Korea Utara (Korut) dan Rusia.

Negara yang baru saja membuka diri itu, diminta untuk lebih aktif menghapus prajurit anak-anak dan praktik kerja paksa.

Selain itu, Myanmar juga dianggap harus segera memperbaiki isu seperti warga etnis Rohingya yang menjadi minoritas. Pada 2015, dunia melihat aliran pengungsi etnis Rohingya yang diterima oleh negara Asia Tenggara lainnya dari Myanmar.

Sebelum masuk ke dalam kelompok ini, Myanmar berada di kelompok 2 tetapi dalam daftar pengawasan atau “Tier 2 Watch List”. Myanmar masuk dalam posisi itu selama lima tahun terakhir.

Sementara Thailand yang sebelumnya masuk di daftar hitam, justru naik peringkatnya ke “Tier 2 Watch List”. Laporan menyebutkan, meskipun perdagangan masih menjadi permasalahan di Thailand, pemerintah setempat terus meningkatkan upayanya mengatasi perdagangan manusia.

“Khususnya, upaya Thailand dalam mengatasi kerja paksa di industri perikanan. Mereka juga mengimplementasi reformasi hukum,” sebut laporan dari Kementerian Luar Menteri AS itu, Jumat (1/7/2016).

Filipina mendapatkan kabar bagus tepat di saat Presiden Rodrigo Duterte diambil sumpahnya. Filipina “naik kela” ke kelompok 1, yang menyebutkan negara itu sepenuhnya mengikuti standar minimun Trafficking Victims Protection Act (TVPA).

Tetapi Filipina masih memiliki masalah. Berdasarkan laporan itu, Filipina masih mengalami masalah perdagangan seks yang signifikan.

Posisi Indonesia berada pada kelompok 2 atau “Tier 2”. Pemerintah Indonesia menurut AS dianggap tidak memenuhi batas minimum TVPA. Tetapi Pemerintah Indonesia melakukan upaya sangat luar biasa untuk mengatasi isu perdagangan manusia.

“Pemerintah Indonesia mendakwa 119 pelaku perdagangan manusia, merepatriasi 5.668 warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri. Pemerintah juga memberikan penampungan serta bantuan kepada sekitar 441 korban perdagangan manusia,” sebut laporan itu. Kasus yang menjadi perhatian dari laporan ini termasuk perburuhan industri perikanan di Benjina, Maluku. Lebih dari 1.500 korban ditemukan dalam kasus ini, tetapi Pemerintah Indonesia membangun delapan tempat penampungan untuk para korban. Namun kualitas penampungan berbeda di setiap tempat.

Kemenlu AS melalui laporannya ini merekomendasikan Indonesia meningkatkan upaya penyelidikan, penuntutan dan menghukum pada agen tenaga kerja yang beroperasi. Termasuk juga menyelidiki pejabat publik yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia ini.

loading...