HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Terkait Laut China Selatan, Tiongkok Harus Terima Putusan PCA

4

HARIANACEH.co.id — Permanent Court of Arbitration (PCA) akan mengeluarkan keputusan terkait konflik Laut China Selatan, yang diinisiasi Pemerintah Filipina dan Pemerintah Tiongkok. Namun Tiongkok sudah menegaskan menolak keputusan itu.

Sikap dari Tiongkok tersebut dianggap tidak sejalan dengan statusnya sebagai anggota The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Terkait dengan hal tersebut bersama ini Asosiasi Pengajar Hukum Internasional (APHI) menyampaikan Tiongkok harus menerima putusan dari PCA.

“Semua anggota UNCLOS, termasuk Filipina dan Tiongkok, sudah sewajarnya menghormati apapun putusan PCA,” sebut keterangan Ketua APHI, Hikmahanto Juwana,seperti dilansir MTVN, Jumat (1/7/2016).

“Meski dalam konteks hukum internasional enforcement atau penegakan hukum lemah namun demikian siapapun memiliki kewajiban moral atau moral obligation bagi negara-negara untuk mematuhi hukum internasional, termasuk pihak-pihak yang bersengketa,” lanjut pernyataan itu.

Menurut APHI, meskipun Tiongkok menolak untuk menjadi pihak dalam PCA namun itu tidak berarti Negeri Tidak Bambu tidak terikat dengan putusan mengingat penolakan hadir tidak berarti tidak terikat.

“Proses yang diinisiasi Filipina ke PCA adalah proses penyelesaian sengketa secara damai (principle of peaceful settlement of dispute) untuk menghindari perang dingin dan konflik bersenjata yang dapat merugikan kemananan, perdamaian dan kemanusiaan,” tegas APHI.

Pulau buatan yang dibangun Tiongkok di Laut China Selatan
Pulau buatan yang dibangun Tiongkok di Laut China Selatan (AFP)

APHI pun mendorong Pemerintah Indonesia untuk membuat pernyataan terkait putusan PCA baik sebelum 12 Juli maupun setelah ada putusan 12 Juli lebih khusus berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif di perairan Natuna.

Pemerintah Indonesia pernah mempertanyakan klaim Nine Dash Line atau sembilan garis putus ke pemerintah Tiongkok. “Oleh karenanya akan janggal bila pernyataan tidak diberikan mengingat dalam permintaan Filipina ke Arbitrase salah satunya menyangkut keabsahan 9 Dash Line berdasarkan UNCLOS,” imbuh APHI.

Selain itu Pemerintah Indonesia perlu mengambil inisiatif agar ASEAN memberi statement terkait dengan putusan PCA.

Tiongkok tak akui PCA

Sebelum keputusan dari PCA keluar, Tiongkok sudah menegaskan tak akan mengakuinya. Mengenai pengadilan ini, Tiongkok menolak untuk berpartisipasi dan menegaskan bahwa pengadilan itu tidak memiliki yurisdiksi. Pemerintah Negeri Tirai Bambu juga bersikeras akan mengabaikan keputusan dari pihak arbitrase ini.

Pengadilan PCA ini tidak mempertanyakan kedaulatan dan negara mana yang memiliki pulau, gugusan karang dan pulau karang di laut. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan akan menolak keputusan PCA.

“Tiongkok tidak pernah menerima penyelesaian masalah melalui pihak ketiga atau solusi yang ditetapkan kepada kami,” tegas Juru Bicara Kemenlu Tiongkok Hong Lei, seperti dilansir AFP, Kamis (30/6/2016).

“Pemerintah Tiongkok akan terus mengikuti hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional yang disebutkan dalam piagam PBB dan meneruskan kerja sama bersama negara yang secara langsung ingin menyelesaikan isu Laut China Selatan lewat negosiasi dan konsultasi. Dan hal ini harus dinegosiasikan sejalan hukum internasional untuk menjaga perdamaian dan kestabilan di Laut China Selatan,” lanjut Hong.

Sebelumnya, pihak Tiongkok juga menyesalkan keputusan Filipina yang menempuh jalan melalui arbitrase internasional dalam menyelesaikan masalah Laut China Selatan. Menurut Tiongkok, mereka sudah beberapa kali mengajak Filipina untuk melakukan negosiasi langsung tetapi selalu ditolak oleh Filipina.

loading...