HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

20 Tersangka Ditetapkan Bareskrim Dalam Kasus Vaksin Palsu

11

HARIANACEH.co.id — Sebanyak 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus vaksin palsu. Sebanyak 16 di antaranya sudah ditahan, sisanya masih bisa mengirup udara bebas.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ari Dono mengatakan, sebagian besar dari 20 tersangka berlatar belakang bidang farmasi dan kesehatan. Bahkan ada di antara mereka punya apotek.

“6 tersangka sebagai produsen, 5 tersangka sebagai distributor, 3 tersangka penjual, 2 tersangka pengepul botol vaksin, 1 tersangka pencetak label dan bungkus, 1 tersangka sebagai bidan, 2 tersangka sebagai dokter,” kata Ari dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Ari menerangkan, rangkaian ini berawal dari penangkapan satu orang tersangka saat penggeledahan di tiga tempat di kantor CV Azka Medika, pada 16 Juni. CV ini tidak memiliki izin menjual vaksin dan diduga vaksinnya palsu.

Dari lokasi itu, ditemukan sejumlah vaksin palsu. Berdasarkan keterangan tersangka, vaksin palsu ini didapat dari berbagai pihak.

“Penggeledahan dilakukan di kantor CV di Bekasi, di Tambun dan di kontrakan tersangka, DH,” ujar Ari.

Penyidik kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap tersangka berinisial MF. Dia pemilik apotek di Bogor. Apotek difungsikan pula sebagai tempat penjualan vaksin palsu.

Tak lama dari MF, ditangkap pula S. Dia distributor vaksin palsu. Kemudian juga ditangkap T di Jalan Manunggal, Bogor. Kemudian, HS di Tambun Bekasi, AP di Tangerang Selatan, HE dan RA di Bekasi.

“Kemudian penyidik melakukan pengembangan dan menangkap 7 orang lainnya dari keterangan HS,” kata dia.

Dalam pembuatan vaksin palsu ini, Ari menerangkan, pelaku dibantu istrinya, IN. Vaksin yang dibuat ini di antaranya, vaksin harfiks, tetanus, BCG kering, campak kering, dan hepatitis.

Kemudian, sambung Ari, pada 23 Juni, penyidik menangkap tiga tersangka di Subang, Jawa Barat.

Selanjutnya, 24 Juni, ditangkap satu tersangka berinisal I sebagai perawat poliklinik anak. Kemudian, penyedia botol bekas vaksi di salah satu produsen di Kramat Jati, yaitu RH dan HT.

“Satu botol harganya Rp25 ribu. Sekali pengiriman 50 botol,” tuturnya.

Ari menerangkan vaksin palsu ini dikemas dengan limbah botol vaksin. Botol vaksin bekas itu dicuci bersih dan diisi cairan vaksin dengan cara disuntik dan kemudian ditutup kembali dengan karet.

“Kalau begini, yang mesan vaksin itu tahu enggak vaksin ini palsu,” kata Ketua Komisi IX Dede Yusuf meminta penjelasan lebih jauh.

“Patut diduga. Karena tersangka ini dengan pekerjaannya sebagai bidan dan dokter. Produksi vaksin ini harganya berapa? Semua vaksin yang dipalsukan adalah vaksin dengan nilai jual mahal atau impor yang di dalam negeri belum ada,” jawab Ari.

Ari melanjutkan, kepolisian akan berkordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kejaksaan Agung untuk meproses penyelidikan. Sambil terus melakukan penelusuran lebih jauh dari informasi para tersangka.

“Jadi nanti ada keterangan dari tersangka akan kita kembangkan lagi, dijual ke mana. Baru kita kembangkan,” kata dia.

Sementara Menteri Kesehatan Nila Juwita F. Moeloek mengatakan, instrumen hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dalam Pasal 197.

UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 62 ayat 1, 2, dan 3. UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3, 4 dan 7.

Dan, Kitab Undang-undang Hukum dalam pasal 225 angka 1,2 dan 3 juga pasal 386 ata 1 dan 2.

Sementara untuk Faskes yang diketahui menerima vaksin palsu, berdasarkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, tentang klasifikasi dan perizinan RS pasal 78 ayat 6.

“Menteri, Pemda Provinsi dan/atau Pemdan Kabupaten/kota. Dapat memberikan tindakan administratif berupa teguran lisan, tertulis, publikasi, pemberhentian sementara, pencabutan izin atau pencabutan izin operasional sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Nila.

Kemudian dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 41 ayat 1 tentang klinik Menteri, Gubernur, Kadinkes Provinsi, Bupati/Wali Kota dan kadinkes Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran lisan, tulisan, pencabutan izin.

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time