HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Amnesti dan Abolasi Din Minimi Dibahas Menko Polhukam dan Komisi III DPR

5

HARIANACEH.co.id — Komisi III DPR dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat kerja bersama. Agendanya membahas pemberian amnesti dan abolisi kepada kelompok Din Minimi atau Nurdin bin Ismail Amat alias Nurdin Abu Minimi.

“Dimulai dari upaya Kepala BIN melakukan negosiasi dengan kelompok Din Minimi untuk turun dengan damai di Aceh sekira tujuh bulan lalu,” Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan awal mula kasus ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Luhut mengatakan, saat itu ada 70 anggota kelompok Din Minimi yang turun dari persembunyian. Dari jumlah itu terdapat 49 orang yang sudah kembali berbaur ke tengah masyarakat. Sedangkan 21 orang sisanya mendekam di penjara.

Status hukum 49 orang yang sudah berbaur itu masih belum jelas. Luhut mengklaim 49 orang tidak ada masalah ketika sudah berbaur lagi dengan masyarakat. Karena itu, Luhut mengusulkan kepada Komisi III DPR untuk memberikan amnesti kepada mereka.

“Kami bagi dua dari 70 anggota ini. Pemberian amnesti dan abolisi. Sebanyak 21 orang yang di penjara (diberikan) abolisi,” jelas Luhut.

Anggota Din Minimi meminta amnesti. (Ant-Rahmad)
Anggota Din Minimi meminta amnesti. (Ant/Rahmad)

Jika usulan itu mulus, Luhut berharap persetujuan pemberian amnesti juga bisa diberikan kepada kelompok separatis di Papua Goliath Tabuni. Total anggotanya sepuluh orang.

“Saya pikir kalau kita memberikan amnesti kepada mereka akan ada dampak yang sangat bagus. Mungkin selama ini Indonesia dianggap terlalu keras. Menurut hemat saya, kita harus menghormati hukum, tapi di sisi lain kita pertimbangkan masalah kemanusiaan,” ucap dia.

Luhut menjelaskan, penanganan keamanan nasional tidak harus selalu dengan operasi militer. Bisa dengan pendekatan lunak karena para kelompok separatis sebenarnya WNI juga.

“Sekarang kalau bisa kita berikan dengan baik, mestinya akan memberikan dampak baik juga tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Rapat dihadiri Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Ari Dono Sukmanto, Kepala BIN Sutiyoso, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad dan perwakilan TNI. Sejumlah anggota Komisi III dari berbagai fraksi meminta agar tidak sembarangan memberikan amnesti dan abolisi.

Selain itu, anggota Komisi III juga meminta pemerintah harus mempunyai data yang valid. Karena data dari berbagai perwakilan pemerintah yang hadir, total orang yang dimohonkan pemberian amnest dan abolisi ini berbeda-beda.

Luhut menjelaskan, prinsipnya Indonesia harus bermartabat secara hukum. Indonesia tidak boleh diatur atau didikte negara asing. “Kita butuh kearifan. Karena kalau kita berpikir murni hukum, saya kira tidak akan ketemu. Ini demi keamanan nasional yang lebih luas. Saya tidak terbayang jika ada serangan lagi dari kelompok yang sama,” kata Luhut.

loading...