HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Irwan Djohan Terima Tim BP3 DPR Papua

3

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH — Wakil Ketua II DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan, ST menerima Kunjungan Tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus (BP3) DPR Papua yang terdiri dari Badan Legislasi dan Komisi I DPR Papua dalam rangka konsultasi mengenai pembentukan Partai Politik Lokal di Papua. Turut hadir dalam pertemuan di Ruang Badan Anggaran DPR Aceh tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR Aceh, Sekretaris Badan Legislasi DPR Aceh.

Pertemuan pada hari Rabu, 10 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB yang penuh keakraban tersebut, Wakil Ketua II DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan, ST memaparkan bahwa Aceh merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan khusus berupa otonomi khusus pasca lahirnya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 dengan melahirkan sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, undang-undang tersebut bersifat lex specialist dan Aceh diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan disemua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, moneter dan fiskal, keamanan, yustisi dan urusan tertentu dalam agama.

Kemudian, Pemerintah Aceh dibentuk berdasarkan sistem pemerintahan NKRI, yang menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya diatur sendiri oleh Pemerintahan Aceh Dan Kabupaten/Kota sedangkan Pemerintah Pusat hanya menetapkan norma, standar dan prosedur serta melakukan pengawasan dengan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh Dan Kabupaten/Kota, Teuku Irwan Djohan menambahkan lagi.

Selanjutnya, Wakil Ketua II DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan menjelaskan pasca lahirnya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka juga memberikan jalan baru menuju terbukanya gerbang demokratisasi politik. Karena implementasi dari MoU Helsinki tersebut selain melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, juga melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal. dan dikuatkan lagi dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. hal ini yang kemudian menjadi landasan awal terbentuknya partai Politik Lokal di Aceh. Dan semoga melalui pertemuan ini, kita bisa bertukar pikiran dan dapat berbagi pengalaman.

Dalam sambutannya, Ketua Badan Legislasi yang juga Ketua BP3 DPR Papua Jan L. Ajomi, S.Sos yang didampingi juga oleh Anggota Banleg, Komisi I dan Ibu Sekretaris DPR Papua, Tenaga Ahli beserta Staf menyebutkan bahwa, sangat senang melihat kondisi Aceh yang sejuk dan nyaman sekali dan ini benar-benar seperti Serambi Mekkah dan berbeda dengan daerah lain. Orang Aceh benar-benar sangat ramah dan murah senyum. Ia mencontohkan saat rombongan makan siang pada salah satu warung makan di Aceh.

Kami senang orang Aceh semua gembira dan bisa berpijak di Negeri sendiri sedangkan kami di Papua belum bisa, kata Jan L. Ajomi.

Anggota DPR Papua menambahkan, inti dan tujuan kami ke Aceh ingin belajar sistem demokrasi agar lebih sedikit bisa sama dengan Aceh, kami senang melihat Aceh karena 100 persen sudah berjalan dengan baik dan mengenai terbentuknya partai lokal di Aceh menjadi perhatian juga dari DPR Papua untuk berkunjung ke Aceh. Pembentukan Partai Politik Lokal sudah dicetuskan dari beberapa tahun yang lalu namun masih terkendela regulasi dengan Pemerintah Pusat. Partai Lokal yang akan kami bentuk semoga bisa ikut Pemilu pada tahun 2019, harap Anggota DPR Papua.

Pertemuan yang berlangsung hangat ini, selanjutnya dipandu oleh Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk. H. Abdullah Saleh, SH untuk dapat melanjutkan diskusi dan tanya jawab secara terbuka. Tgk. Abdullah Saleh, SH dalam diskusi awal menyampaikan secara terperinci awal proses pembentukan partai politik lokal di Aceh, lahirnya UUPA dan lahirnya calon independen yang akhirnya diadopsi secara Nasional.

Kami ingin terbentuknya forum kerjasama antara DPR Aceh dengan DPR Papua yang merupakan propinsi khusus di Indonesia, kata Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk. Azhari.

Kemudian secara silih berganti, Anggota DPR Aceh memberi masukan dan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Anggota DPR Papua, salah satunya mengenai pengaturan partai politik lokal yang di Papua hanya level Propinsi sedangkan di Aceh sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, dan ini menjadi tantangan bagi DPR Papua dalam merumuskan Perdasus tentang Partai Lokal.

Tanpa terasa waktu berjalan terus dan DPR Papua belum merasa cukup untuk terus menggali ilmu dari DPR Aceh yang menurut mereka sangat berhasil dalam menjalankan otonomi khusus dan sampai azdan berkumandang sehingga terpaksa diskor sementara dan kemudian dilanjutkan kembali sampai pukul 17.10 WIB.

Pertemuan dan diskusi berakhir dengan sesi tukar cenderamata dan foto bersama, jika ada hal-hal yang kurang mengenai diskusi ini bisa dilakukan via telpon atau e-mail dikarenakan terbatasnya waktu yang tersedia, tambah Tgk. H. Abdullah Saleh, SH sembari menutup rapat.[***]

loading...