HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Dewan Sorot Pungli Ambulance

11

HARIANACEH.co.id, Meulaboh — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) T Iskandar Daod meminta Pemkab Aceh Barat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merespons keluhan keluarga pasien terkait pungutan biaya ambulance saat dirujuk dari Puskesmas ke Rumah Sakit (RS).

“Jangan bebankan lagi pasien soal biaya itu,” kata Iskandar Daod kepada Serambi kemarin dalam rangka reses terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 7/2016 tentang pedoman Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA). Menurut Iskandar pihaknya menemukan sejumlah Puskesmas di Aceh Barat masih ada yang membebankan biaya ambulance kepada pasien ketika akan dirujuk ke RS.

“Meski dana itu dikembalikan lagi. Tapi warga sangat dibebankan soal kutipan tersebut sehingga perlu dicarikan solusi dan terobosan,” kata anggota DPRA asal Aceh Barat ini.

Ia menyebutkan pihak Puskesmas berdalih tidak ada biaya karena harus menunggu klaim dalam waktu lama dari BPJS Kesehatan. “Kita menemui pasien yang dibebankan (biaya) terutama mereka warga miskin yang mengantongi kartu Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh,” ujarnya.

Ia meminta Pemkab, Dinas Kesehatan Aceh Barat dengan BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh mencari solusi dan terobosan sehingga persoalan ini tidak terulang kepada pasien lainnya. “Kasus masih terjadi punggutan biaya dari pasien ini sungguh disayangkan dengan kondisi Aceh saat ini. Jangan biarkan persoalan ini berlangsung lama,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Puskesmas
Terkendala Dana
KADIS Kesehatan Aceh Barat dr Zafril Luthfy MKes menyebutkan pihak Dinkes tidak pernah mengintruksikan soal kutipan biaya ambulance kepada pasien. Namun, katanya, memang ditemukan beberapa Puskesmas yang melakukan hal itu atas musyawarah antara Puskesmas dengan keluarga pasien, sebab Puskesmas terkendala dana.

Artinya masyarakat membayar dulu sebagai biaya ambulance ketika dirujuk. Setelah klaim cair dari BPJS Kesehatan dana itu akan dikembalikan lagi. “Kalau setiap bulan cair klaim tidak ada masalah. Ini terkadang sampai tiga bulan cair klaim dari BPJSsehingga Puskesmas terkendala biaya,” katanya.

Akan Mencari Solusi
KEPALA BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh dr Neni Fajar mengatakan pihaknya akan membahas kembali persoalan tersebut dengan Dinkes untuk mencari solusi. “Demikian juga untuk pencairan dana klaim diajukan Puskesmas tentu yang didahulukan siapa yang menyampaikan duluan dan tetap dipercepat.

Artinya terdapat enam poin ditanggung dana melalui klaim di Puskesmas termasuk ketika dirujuk dari Puskesmas ke Rumah Sakit,” ujarnya. “Setiap bulan dana untuk Puskesmas tetap dicairkan. Kita coba bahas dana itu bisa digunakan dulu sambil menunggu klaim cair,” tambah Neni.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat