HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Alasan Pemerintah Izinkan Swasta Dan Asing Kelola Kilang Minyak

Kiilang minyak milik Pertamina
20

HARIANACEH.co.id – PT Pertamina (Persero) kini tak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang harus membangun kilang minyak baru di Indonesia. Sebab, pemerintah akhirnya memberikan lampu hijaunya kepada swasta baik dalam negeri maupun asing untuk membangun kilang minyak.

Izin yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2016 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 itu sudah diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 23 Agustus 2016 dan sudah berlaku satu hari setelahnya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015, Menteri keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) hanya bisa memberi penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu sebagai pelaksana semua proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dengan adanya PMK perubahan, maka BUMN tertentu, dalam hal ini adalah Pertamina sebagai pengelola kilang minyak, tidak lagi menjadi eksekutor tunggal proyek pemerintah bersama badan usaha lainnya. Pertamina kini boleh berbagi proyek kepada swasta.

Melalui perubahan aturan ini, pemerintah berkeinginan untuk membenahi kembali sektor hulu dan hilir migas yang terbengkalai puluhan tahun. Apalagi sudah lebih dari dua dekade belum ada pembangunan kilang baru di Indonesia.

Selain membutuhkan modal investasi yang cukup besar, proyek kilang minyak menjadi kurang menarik karena dianggap tidak menguntungkan.

Karenanya, untuk mengundang swasta terlibat proyek kilang minyak, PMK itu juga menawarkan penggantian biaya pelaksanaan fasilitas kilang sesuai dengan kontrak perjanjian dengan dua opsi pembayaran.

Dua opsi tersebut antara lain, pertama, menteri/kepala daerah/BUMN/BUMD yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) membayar terlebih dahulu biaya pelaksanaan fasilitas kepada lembaga asing.

Kedua, bisa juga PJPK mendapatkan penggantian biaya (reimbursement) dari Dana Penyiapan Proyek.

Menteri Keuangan pun menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Belum ada kilang baru sejak 1970

Kementerian ESDM mencatat, sejak era 1970 hingga saat ini, pemerintah tidak pernah lagi membangun kilang baru. Sampai saat ini hanya ada tujuh kilang minyak yang seluruhnya menjadi milik Pertamina.

Untuk diketahui, jumlah kapasitas kilang yang terpasang di Indonesia sendiri hanya mencapai 1 juta barel per hari, sementara kebutuhan BBM di Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 juta barel per hari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor minyak mentah pada Maret 2016 yang mencapai USD622 juta atau naik 91,48 persen dibanding Februari 2016 yang hanya USD325 juta.

Diambil dari situs resmi Pertamina, tujuh kilang tersebut adalah:

  • Kilang Pangkalan Brandan dengan kapasitas mencapai 5.000 barel per hari. Kilang ini sudah ada sejak 1883 dan ditutup sejak awal 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah dan gas
  • Kilang Dumai/Sei Pakning, Riau dengan kapasitas 170.000 barel per hari
  • Kilang Plaju, Sumatera Selatan dengan kapasitas produksi mencapai 133.000 barel per hari. Kilang ini terintegrasi dengan kilang Petrokimia, dan memproduksi produk-produk Petrokimia yaitu Purified Terapthalic Acid (PTA) dan Praxylene
  • Kilang Cilacap, merupakan salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan di tanah air, yang memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barrel/hari, dan terlengkap fasilitasnya. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34 persen kebutuhan BBM nasional atau 60 persen kebutuhan BBM di Pulau Jawa
  • Kilang Balikpapan, memiliki kapasitas produsi sebanyak 260.000 barel per hari
  • Kilang Kasim, Papua, Kilang BBM Kasim mempunyai kapasitas 10.000 barrel / hari, dirancang untuk mengolah Crude(minyak mentah) Walio (60 persen) dan Salawati (40 persen)
  • Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat, mulai beroperasi sejak tahun 1994 dan memiliki kapasitas 125.000 barel per hari. Kilang ini memproduksi seperti Premium, Pertamax, Pertamax Plus, Solar, Pertamina DEX, Kerosene (Minyak Tanah), LPG, Propylene, Pertamina RU VI mempunyai kontribusi yang besar dalam menghasilkan pendapatan baik bagi PT Pertamina maupun bagi negara.

Membangun kilang baru

Mulai tahun depan, pemerintah berencana membangun empat kilang baru dengan total kapasitas 668 ribu barel per hari (bph), dengan estimasi total investasi mencapai USD23,6 miliar (sekitar Rp310,8 triliun) dalam 10 tahun.

Dua di antaranya adalah pembangunan kilang Bontang, Kalimantan Timur dan kilang Tuban, Jawa Timur pada tahun 2017. Dua kilang ini bahkan masuk dalam proyek strategis nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016.

Dari laporan Katadata, pembangunan kilang Bontang memakai skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, Sementara, kilang Tuban akan menggunakan skema penugasan kepada Pertamina.

Pertamina sendiri sudah menggandeng perusahaan migas asal Rusia, Rosneft untuk menggarap kilang Tuban. Saat ini proses kilang telah masuk ke dalam tahapan studi kelayakan yang dibarengi dengan proses Desain Rakayasa Dasar (Basic Engineering Design/BED).

Proses lain yang bisa dilakukan bersama studi kelayakan adalah Front End Engineering Design (FEED). Pada proses ini merupakan desain teknik dengan tujuan dapat mengontrol biaya proyek secara menyeluruh.

Sementara untuk kilang Bontang masih dalam proses penjajakan pasar.

Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto pernah mengatakan pemerintah berencana mengubah skema KPBU untuk kilang Bontang menjadi penugasan langsung.

Belum ada keputusan lebih lanjut untuk skema kilang Bontang terlebih dengan adanya perubahan aturan kewenangan swasta dalam mengelola kilang minyak di Indonesia.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat