HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Komisi I DPRA Siapkan Kotak Pengaduan Masyarakat Terkait Manipulasi KTP

5

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPR Aceh siap menerima pengaduan masyarakat terkait manipulasi bukti dukungan (fotokopi KTP) yang dilakukan tim pemenangan pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang maju melalui jalur independen. Pengaduan itu nantinya bisa disampaikan melalui kotak pengaduan di Komisi I DPRA.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee SIP, yang dikutip dari laman Serambi, Selasa (6/9), menanggapi banyaknya fotokopi KTP yang diambil tim pemenangan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Temuan tersebut mencuat saat KIP Aceh melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

“Kita (Komisi I DPRA) sangat serius menyikapi persoalan ini, oleh karena itu kita akan membuka kotak pengaduan bagi masyarakat. Jika ada masyarakat yang merasa KTP-nya dipalsukan atau diambil tanpa sepengetahuan, silakan datang ke Komisi I, nanti melapor di sana dan kita akan menyiapkan staf khusus untuk itu,” kata Azhari Cagee.

Namun, dia melanjutkan, pengaduan yang diterima pihaknya hanya untuk kasus manipulasi KTP pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, tidak untuk pasangan bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota. Oleh karena itu, Komisi I DPRA berharap kepada Komisi I DPRK Kabupaten/Kota juga melakukan hal yang sama.

“Tujuannya tentu saja tidak perlu kita sampaikan lagi, yang pasti kita ingin mewujudkan pilkada yang jujur, bersih, damai, dan tanpa ada paksaan dari pasangan calon manapun,” sebut Azhari Cagee.

Ditanya kapan hal itu akan dilaksanakan, Azhari mengaku bahwa pihaknya saat ini sedang mempersiapkan kotak pengaduan tersebut dan dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kembali melalui media cetak, online, dan elektronik.

Untuk sementara, Azhari meminta masyarakat agar melapor ke Panwaslih, KIP, atau panitia di tingkat gampong. “Bisa juga melapor ke pihak berwajib jika memang ada pemalsuan atau pengambilan KTP tanpa sepengetahuan,” tambahnya.

Politisi Partai Aceh (PA) ini mengaku sangat menyayangkan terjadinya manipulasi atau pengambilan fotokopi KTP tanpa sepengetahuan pemilik. Ia sendiri sudah memprediksi hal tersebut pasti akan dilakukan oleh tim pemenangan paslon independen tertentu.

“Makanya tidak salah, dulu kita ingin memperketat soal syarat dukungan pasangan independen. Tujuannya bukan ingin menjegal calon independen, jangan salah dipahami, tapi yang kita inginkan adalah Pilkada Aceh 2017 yang jujur,” sebut Azhari.

Wakil Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee SIP, juga mengatakan, persoalan pemalsuan KTP atau pemalsuan daftar dukungan untuk melengkapi syarat dukungan pasangan calon independen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, tentang Pilkada.

Ia menyebutkan, dalam undang-undang tersebut dikatakan, siapapun yang memalsukan daftar dukungan termasuk KTP untuk calon perseorangan atau independen, diancam hukuman penjara selama 36 hingga 72 bulan lamanya.

“Itu disebutkan dalam 185A ayat 1 dan 2, bunyinya lebih kurang begini, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan dipidana dengan penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta paling sedikit 36 juta dan paling banyak banyak 72 juta,” sebut Azhari.

Azhari meminta KIP Aceh selaku pihak penyelenggara pilkada, berikut dengan PPS, kemudian Panwaslih hingga ke tingkat gampong, untuk benar-benar memperhatikan semua tahapan Pilkada Aceh 2017.

Khusus untuk soal KTP, Azhari berharap bisa memverifikasinya seakurat mungkin, baik dari segi jumlah KTP dan cara memperoleh KTP. “Keakuratan KTP ini sangat penting. Jadi harus benar-benar diperhatikan oleh KIP dan Panwaslih. Kita mulai dengan cara yang jujur dan baik, agar melahirkan pemimpin Aceh yang baik,” pungkas Azhari Cagee. [***]

loading...