HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

DPR Aceh Temui MK Bahas Soal Gugatan UUPA

2

HARIANACEH.co.id, Banda Aceh – Tim Badan Legislasi (Banleg) DPR Aceh, Jumat (09/09/2016) pagi, bertemu dengan pihak Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Kedatangan rombongan tim Banleg yang diketuai Iskandar Usman Al-Farlaky diterima oleh bapak Nalom Kurniawan, peneliti MK di MK di Jakarta. Selain rombongan Banleg, DPRA juga mengikutsertakan perwakilan Pemerintah Aceh serta Ketua KIP.

Tim rombongan Banleg terdiri dari Iskandar Usman Al-Farlaky (Ketua), Buhari Selian (sekretaris) Tgk H Abdullah Saleh, Tanwier Mahdi, Tgk Anwar Ramli, Bardan Sahidi, Nuraini Maida, dan Kartini Ibrahim. Sementara dari Pemerintah Aceh hadir Muzakkar A Gani, Iskandar A Gani, M Jakfar, Syakir, serta Ridwan Hadi (Ketua KIP).

“Dalam pertemuan itu, kita menyampaikan bahwa MK jangan serta merta mengrogoti UUPA tanpa konsultasi dengan DPR Aceh,”ujar Iskandar, Sabtu (10/09).

Ketua tim rombongan Banleg DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky juga memperingatkan pihak MK untuk memperhatikan kekhususan undang-undang yang dimiliki Aceh.

“Ini merupakan konsensus politik akibat perang yang berkepanjangan di Aceh sehingga bersimbah darah manusia. Embrio ini lahir dari MoU yang ditandatangani GAM dan Pemerintah,”terangnya.

Sehingga sadar atau tidak, MK telah membonsai kekhususan dan memicu gejolak politik di Aceh. Harus diingat, menjaga damai sangat sulit jangan pula Jakarta memancing kekeruhan ini.

Ia mengungkapkan, poin penting yang disampaikan ke MK yakni riwayat judicial review yang diajukan penggugat menyangkut calon perseorang yang tertuang pada pasal 256 UUPA sudah dikabulkan MK.

Padahal, katanya, di dalam ketentuan UUPA itu hanya berlaku sekali saja. Kemudian, pasal 205 ayat (1) soal pengangkatan Kapolda Aceh yang akhirnya ditolak MK. Selanjutnya yang baru terjadi adalah putusan MK terkait gugatan Abdullah Puteh pasal 67 ayat 2 soal terpidana bisa maju sebagai kepala daerah, padahal di dalam UUPA tidak dibolehkan kecuali kasus makar/politik.

“Dengan demikian pasal itu gugur, lantaran  putusan MK final dan mengikat kan, tapi MK tidak tahu konsekwensi dari putusannya dapat memicu persoalan di Aceh. Ini juga bertentangan dengan UUPA di pasal 8, setiap rencana perubahan undang – undang menyangkut kekhususan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA,”ungkapnya.

Iskandar mempertayakan mengapa MK dalam memutuskan perkara tidak mengacu pada pasal 8 UUPA dan PP Nomor 3 Tahun 2015 tentang kewenangan pemerintah bersifat nasional di Aceh. “Seharusnya hakim MK tahu mengenai hukum ini. Kenapa tidak membuka file undang-undang jika ingin memutuskan. Kenapa soal UU Papua dan Yogya semua pihak di Jakarta mengingatnya. Toh begitu giliran UUPA sudah lupa. Pusat harus tahu ini,”katanya.

Sebelumnya mengakhiri pembicaraannya, Iskandar Al-Farlaky juga menyerahkan buku UUPA dan MoU Helsinky kepada pihak MK agar dapat dipelajari secara seksama.

Setelah mendengar pernyataan Ketua Banleg Iskandar Usman Al-Farlaky, peneliti MK Nalom Hidayat akan menyampaikan ke pimpinan MK dan dia menyatakan semua hasil pembicaraan juga direkam.

Namun, Nalom mengingatkan agar Pemerintah Aceh juga harus  pro aktif termasuk menyampaikan melalui surat bila ingin didengar pendapatnya di sidang MK. Kalau tidak ada waktu bisa menggunakan fasilitas jarak jauh (teleconference) di Unsyiah dan Unimal.[***]

loading...