HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Warga Aceh Tamiang Tolak Izin Amdal PT. Rapala

6

HARIANACEH.co.id, TAMIANG – Warga dua desa di dua Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang, menolak izin amdal yang diajukan PT. Rapala, Selasa (13/9).

Warga desa Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara dan Paya Rahat Kecamatan Banda Mulia  Kabupaten Aceh Tamiang, menolak menandatangani izin lingkungan (amdal) di wilayah lahan yang masih dalam sengketa.

Wartawan HARIANACEH.co.id bersama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pusat Analisis  Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh Tamiang, Bambang Herman, SH saat mewawancarai salah satu warga Marsinem (53) Warga dari Desa Tengku Tinggi,  menyebutkan bahwa warga menolak permohonan permintaan tanda tangan izin lingkungan (amdal) yang di ajukan PT. Rapala.

Marsinem Perwakilan warga dua desa di Aceh Tamiang
Marsinem Perwakilan warga dua desa di Aceh Tamiang. (HARIANACEH.co.id/Hermansyah)

“Warga merasa sangat kecewa kepada PT. Rapala karena telah menahan beberapa warga Desa Tengku Tinggi dan Paya Rahat di Lapas Aceh Tamiang,” ungkap Inem kepada HARIANACEH.co.id.

Marsinem bersama warga lainya di dua Desa Tengku Tinggi dan Paya Rahat juga menyebutkan “kami tegas dan menyatakan bahwa tidak ada tanda tangan warga dalam proses perizinan lingkungan (amdal) tersebut,” ketus Inem lagi.

Ibu dua anak ini mengingatkan “Jika ada tanda tangan warga desa yang menandatangani izin terhadap Lingkungan (amdal) kepada PT. Rapala, itu ilegal,” tegas Inem secara mengebu-gebu kepada HARIANACEH.co.id.

“Warga kedua desa meminta segera penyelesaian sengketa lahan warga dan pengembalian lahan seluas 144 hektar serta pembebasan terhadap warga yang ditahan yang telah mempertahankan lahannya,” tegasnya pada Ketua PAKAR dan wartawan HARIANACEH.co.id.

Dari pantauan HARIANACEH.co.id bersama Ketua PAKAR saat menyelusuri kedua desa tersebut terlihat Warga sangat mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan DPRK untuk menyelesaikan sengketa ini.

Dalam waktu dekat seluruh warga yang terdiri dari desa Tengku Tinggi, Paya Rahat, Tanjung Lipat Satu dan desa Tanjung Lipat dua akan membuat petisi kepada Pemerintah Aceh, Ketua DPRA, POLDA Aceh, Pangdam, Bupati Aceh Tamiang dan Ketua DPRK agar segera menyelesaikan sengketa lahan serta mengkaji ulang Izin Usaha Perkebunan (IUP) terhadap PT. Rapala. (HAI/Herman)

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time