HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kabag Hukum DPR Kota Langsa Tak Paham Hukum

Undang-Undang Desa. (www.ydri.org)
75

HARIANACEH.co.id, KOTA LANGSA – Plt. Kabag Hukum DPRK Kota Langsa, Husni Mubarak seperti yang dikutip oleh wartawan HARIANACEH.co.id dalam akun Fecebook-nya, Jumat (16/09), menuliskan statusnya terkait keraguannya terhadap undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa (lihat jugaPasal 23 dan Pasal 25 UU Desa).

Kabag Hukum DPRK Kota Langsa, dalam tulisanya di FB “Melarang Kepala Desa atau Geuchik berpolitik praktis adalah sebuah pemikiran yang keliru. Alasannya karena pemilihan kepala desa tidak sama dengan Lurah,” tulis Plt. Kabag Hukum DPRK Kota Langsa.

“Geuchik diharuskan berpolitik guna mengarahkan masyarakat desa untuk memilih pemimpin ideal yang dianggap mampu membawa kesejahteraan dan ketenteraman. Sosial-politik dalam sebuah komunitas di gampong tidak dapat dipisahkan. Ketika ada masyarakat yang “buta politik” maka tugas geuchiklah untuk menuntunnya kearah yang benar.

Kabag Hukum DPRK Kota Langsa menambahkan “Untuk itu saran saya kepala bakal calon kepala daerah harus melakukan pendekatan dengan geuchik. Menguasai geuchik adalah menguasai gampong dan terakhir selamat ‘jualan’,” tulis Husni Mubarak lagi.

Syamsuddin, M. S.Sos, Menjelaskan Makna Kepala

Kepala desa adalah bagian dari pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

“Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) di jelaskan Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan desa (lihat juga Pasal 23 dan Pasal 25 UU Desa),” ungkap Alumni Politik UIN Sumut.

Syamsuddin menjelaskan bahwa Kepala Desa dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

“Dengan posisi prinsip pengaturan tentang Kepala Desa adalah pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik, sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik sesuai Penjelasan Umum Angka 5 UU Desa.” tutup Pengamat Politik Islam Ini. (HAI/Hermansyah)

Komentar
Sedang Loading...
Memuat