HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Meminta Agar Pemda Mendukungnya

6

HARIANACEH.co.id – Tim gabungan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hari ini, Selasa (20/9/2016) mendatangi beberapa lembaga dan kementerian untuk meminta dukungan pemerintah pusat terhadap pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

Ketua Divisi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma mengatakan, KKR Aceh sudah dibentuk oleh DPRD sejak 2013 lalu, namun hingga kini belum berjalan.

“Karena kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh berkaitan dengan kebijakan nasional, berkaitan dengan aparatur negara, maka KKR tidak bisa bekerja tanpa ada dukungan dari pemerintah pusat. Karena itu kami mencoba melakukan pendekatan dengan Kemendagri, KSP (Kantor Staf Presiden) dan Menkumham,” kata Feri di Kantor Staf Presiden, Jakarta.

Sejumlah lembaga dan kementerian yang diajak beraudiensi terkait KKR Aceh ini antara lain, Kementerian Dalam Negeri, KSP, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KontraS dalam upaya ini juga membawa serta para korban kekerasan Aceh yang didampingi oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) serta Asia Justice and Rights (Ajar).

“KKR ini semacam mekanisme non yudisial yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti, informasi, baik dari korban, saksi, kemudian dari para pelaku. Untuk para pelaku, ini kan pelaku aparat keamanan, di situ butuh dukungan pemerintah. Supaya komisioner KKR ini menjelang bekerja, akses informasi untuk memanggil para pelaku, mereka bisa melakukan itu, kalau ada dukungan dari pemerintah pusat,” papar dia.

Selain itu, Feri mengatakan bahwa pihaknya juga mendorong penyelesaian kasus ini menjadi isu nasional yang diperhatikan khalayak luas. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui visi Nawacita-nya telah menjanjikan penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Statement dia (Jokowi) itu harus dibuktikan dengan langkah konkrit. Nah, hari ini sudah ada kemajuan di Aceh, sudah terbentuk KKR, Pak Jokowi tinggal mendukung saja untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh,” kata Feri.

loading...