HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Google Harus Bayar Pajak Sebesar Rp500 Miliar di Indonesia

(MI/Atet Dwi P)
8

HARIANACEH.co.id – Tagihan pajak yang seharusnya dibayarkan Google ke pemerintah Indonesia tergolong fantastis. Dengan perolehan pendapatan dari Indonesia sebesar Rp6 triliun per tahun, seharusnya Google pusat membayar pajak hingga Rp500 miliar.

Besarnya potensi pajak dari perusahaan digital untuk mesin pencari (search engine) ini membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya agar mereka memenuhi kewajibannya. Terbaru, pemerintah tengah menyusun peraturan khusus untuk memaksa Google Asia Pacific Pte Ltd untuk membayar kewajiban pajaknya.

Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus Jakarta Muhammad Haniv menyebutkan, pendapatan yang diterima Google pusat dari Indonesia tidak kurang dari Rp6 triliun. Jika keuntungan (margin) yang diambil Google sekitar 30 persen, keuntungan bersih (nett profit) yang diperoleh perusahaan sebesar Rp2 triliun. ”Jadi kalau pendapatannya Rp6 triliun, kamu bisa bayangkan, misalnya marginnya 30%, berarti nett profit- nya Rp2 triliun.

Kalau nett profitnya pada 2015 Rp2 triliun, berarti dia seharusnya membayar pajak Rp500 miliar,” ujar Haniv di Jakarta kemarin. Fakta yang terjadi, kata dia, hingga saat ini Google Asia Pacific belum pernah membayarkan kewajiban pajaknya kepada otoritas pajak di Tanah Air.

Mereka terus beralasan bahwa perusahaan mereka belum berbentuk badan usaha tetap (BUT) sehingga bukan wajib pajak yang bisa ditarik pajaknya. Sikap Google yang mangkir membayar pajak tersebut diakui Haniv sangat tidak adil ”Kamu bisa bayangkan, Rp6 triliun itu kan uang banyak. Nah, berapa pajak yang dibayarkan Google Asia Pacific terhadap Indonesia? Enggak ada.

Mereka enggak bayar pajak sama sekali,” katanya. Dia mengakui bahwa alasan yang dikemukakan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat tersebut sehingga tidak membayar pajak adalah statusnya yang belum berbentuk BUT. ”Alasannya tidak ada BUT, jadi tidak bayar pajak.

Semua penghasilan masuk ke Singapura tanpa mereka ada sedikit pun melakukan kewajiban membayar pajak. Ini enggak adil, enggak fair,” katanya menerangkan. Haniv juga menegaskan bahwa tagihan pajak yang dimaksud ini hanya untuk Google Asia Pacific. Sementara PT Google Indonesia diakuinya memang selama ini sudah mematuhi kewajibannya membayar pajak.

”Kalau PT Google Indonesia itu clear, dia dapat fee terus bayar pajak, biasa itu. Tapi kan fee-nya dia kecil sekali, beda dengan revenue-nya Google Asia Pacific. Mereka terima Rp6 triliun terus Google Indonesia dapat fee Rp15 miliar. Kecil sekali bandingannya, jadi beda,” katanya menandaskan.

Keinginan pemerintah mengejar pajak Google mendapat dukungan dari kalangan pengusaha dan DPR. Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Johnny Darmawan meminta Ditjen Pajak terus mengejar pertanggungjawaban Google karena tidak adil jika hanya pengusaha nasional yang terus dikejar-kejar.

”Dari dulu pengusaha kita diudak-udak, tapi pengusaha dunia maya (Google) tidak,” ujarnya di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, kemarin. Johnny meminta Ditjen Pajak untuk mengusut tuntas tanggungan pajak yang belum dibayarkan Google. Pemeriksaan secara menyeluruh terkait berapa besaran sesungguhnya keuntungan yang diperoleh Google di Indonesia, juga perlu diungkap.

”Panggil saja, tanya kamu (Google) punya apa. Dengan begitu, secara hukum sudah bisa legal binding. Harus dikejar terus,” imbuhnya. Menurut Johnny, Google sudah cukup besar mengeruk keuntungan di Indonesia karena negara berpenduduk 250 juta lebih ini memiliki basis konsumer yang besar.

”Anggap saja 150 juta penduduk bisa dimanfaatkan. Mereka masuk ke Indonesia karena bisa memanfaatkan populasi yang banyak,” pungkasnya. Sebelumnya, anggota Komisi XI Misbakhun menegaskan, pemerintah harus bersikap tegas dalam menegakkan aturan yang sudah dibuat agar perilaku Google tidak diikuti perusahaan multinasional lainnya.

”Tindakan tegas ini sangat penting supaya tidak menjadi preseden buruk bagi perusahaan multinasional lainnya yang beroperasi di Indonesia, untuk tidak melakukan upaya yang sama terhadap otoritas pajak Indonesia,” ujarnya di Jakarta pekan lalu. Pembangkangan pajak oleh Google ini membuat Ditjen Pajak mengancam akan membawa kasusnya ke pengadilan pajak.

Kepala Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, rencana menempuh jalur hukum masih ada. Rencana tersebut diakui masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Menurut Hestu, apabila telah mendapatkan kepastian maka Ditjen Pajakakan mengumumkan langkah tersebut kepada publik.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah membahas bersama jajaran Kemenkeu terkait kelanjutan pemungutan pajak Google . Bocorannya, akan ada aturan khusus yang kemungkinan akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini. Pembahasan aturan khusus tersebut juga akan menyertakan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hanya, Hestu tidak memerinci aturan khusus yang dimaksud. ”Nanti kita masih mencoba membahas dengan jajaran Kementerian Keuangan,” katanya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui masalah pelanggaran pajak yang dilakukan Google di Indonesia merupakan tantangan yang tengah terjadi di hampir semua negara dunia.

”Masalah internet dan jasa digital yang beroperasi secara global adalah tantangan semua negara,” katanya seusai penandatanganan kerja sama perlindungan investasi dengan Polri di Jakarta,” ujarnya kemarin. Pemerintah Inggris, kata dia, bahkan dibuat ngos-ngosan mengejar pajak Google.

Tom menyebut masalah pelanggaran pajak oleh perusahaan digital juga dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20. Pertemuan yang juga dihadiri Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu terdapat sejumlah kemajuan solusi. Tom juga menuturkan para pemimpin negara-negara G-20 akan mengimbau negara-negara lain penyedot pajak ke tax haven guna mencari solusi atas masalah tersebut.

”Kami juga prihatin, karena medannya harus fair ke pengusaha digital lokal. Jangan sampai pengusaha digital lokal yang bayar pajak itu justru menghadapi persaingan dari luar yang tidak bayar pajak,” ujarnya.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat