HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Menjamin Akuntabilitas Melalui Cara Transparansi

Sikap misterius Pemerintah terhadap grasi untuk terpidana mati ini, bisa menimbulkan beragam spekulasi. © Kiagus Aulianshah /Beritagar.id
22

HARIANACEH.co.id, JAKARTA – Undang-Undang mengatur bahwa grasi atau pengampunan adalah hak Presiden. Namun alasan di balik pemberian atau penolakan grasi, rupanya dianggap rahasia. Warga negara Republik Indonesia, tak perlu tahu apa alasannya. Ini adalah hak prerogatif Presiden, dan hanya para pihak yang boleh tahu.

Itulah ironi pada peringatan “Right to Know Day” atau Hari Hak Untuk Tahu Sedunia, yang jatuh setiap 28 September. Hak untuk tahu, diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas informasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, bahkan sudah dimasukkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Pada pasal 19 DUHAM dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

Penguatan atas hak informasi ini dinyatakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (Kovenan Sipol) yang sudah diratifikasi melalui UU No. 12/2005. Di dalam Pasal 19 Kovenan Sipol dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Indonesia pun punya peranti yang cukup untuk mewujudkan hak dasar tersebut. Ada UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ada pula pelaksana UU tersebut, yaitu Komisi Informasi Pusat (KIP), yang pertama kali bekerja pada 1 Mei 2010.

Namun alasan panjang lebar mengenai hak atas informasi di atas, tak berlaku pada Keputusan Presiden tentang grasi. Dari 28 salinan Keputusan Presiden tentang grasi terpidana mati yang diminta oleh lembaga masyarakat sipil, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), tak satupun yang diluluskan.

ICJR meminta salinan 28 Keppres tentang grasi periode 2003 hingga 2015 kepada Presiden sejak tahun lalu. ICJR menilai Keppres Grasi ini dibutuhkan sebagai kajian terhadap proses Pemerintah–dalam hal ini Presiden– dalam menolak atau menerima permohonan grasi. Terutama karena menyangkut nyawa para terpidana mati.

Dari semua salinan Keppres Grasi dimaksud, hanya lima yang dinyatakan Diterima. Dari kelima grasi yang diterima, empat di antaranya tersangkut kasus narkoba. Satu lagi adalah terpidana mati kasus pembunuhan. Ini bisa jadi pertanyaan; mengapa ada terpidana mati dalam kasus narkoba yang diterima grasinya, tapi banyak yang ditolak.

Permintaan informasi dari ICJR itu, ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Alasannya, informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan, yang apabila dibuka dapat mengungkap akta otentik yang bersifat pribadi seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 huruf g UU KIP.

Pemerintah melalui Kemensetneg lalu menyatakan bahwa Keppres Grasi merupakan dokumen yang dikecualikan dari keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 2/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Arsip Kementerian Sekretariat Negara.

ICJR pun menggugat. Lewat KIP, ICJR mengajukan sengketa informasi karena publik tidak dapat mengakses dokumen penolakan/diterimanya grasi tersebut. Padahal, keterbukaan atas syarat dan prosedur maupun pertimbangan grasi merupakan bentuk akuntabilitas Badan Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Sengketa antara ICJR dengan Kemensetneg selaku Badan Publik yang berada dalam unsur eksekutif di bawah Presiden. Hasilnya, pada Rabu, 11 Mei 2016, dalam putusan KIP No. 58/XII/KIP-PS-A-M-A/2015, dinyatakan bahwa dokumen Keputusan Presiden terkait penolakan grasi terpidana mati merupakan dokumen yang terbuka bagi publik.

Setelah melalui pemeriksaan berkas dalam beberapa tahapan sidang sengketa, Majelis Komisioner KIP menyatakan bahwa dasar hukum tersebut dan seluruh dalil yang digunakan Kemensetneg tidak relevan dan tidak berdasar.

Baca Juga

Warisan

Legenda Buaya Mati jadi…

Timor Leste: Hikayat Negara Demokrasi Terbaru di Dunia

Tapi belum berarti salinan itu sudah bisa diakses publik. Sengketa rupanya masih berlanjut. Pihak Kemensetneg mengajukan banding atas putusan KIP tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sidang gugatan sudah selesai, dan kini tinggal menanti putusan.

Menurut salah satu kuasa hukum pihak Setneg, Haswan Boris Harahap, salinan itu tak boleh diakses oleh pihak yang tak dibenarkan melalui undang-undang kecuali pihak tertentu saja. Ia mendasarkan alasannya pada UU No. 5/2010 tentang Grasi, yang menyebutkan salinan Keppres tentang grasi hanya diberikan kepada pihak tertentu.

Pemerintah menilai, keputusan KIP yang menyatakan salinan putusan grasi merupakan informasi publik, tak sesuai dengan undang-undang tersebut.

Argumen itu seolah menyatakan, alasan di balik diterima atau ditolaknya grasi, tak ada yang boleh tahu. Kecuali Presiden, terpidana yang mengajukan grasi, dan para pihak. Mereka, menurut UU, adalah Mahkamah Agung; Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama; Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Sikap misterius Pemerintah terhadap grasi untuk terpidana mati ini, menimbulkan beragam spekulasi. Informasi apa kiranya yang perlu disembunyikan, sehingga ngotot mempertahankan kerahasiaan dokumen Keputusan Presiden?

Apakah perundang-undangan tentang grasi masuk ke dalam ranah peradilan pidana yang perlu dikecualikan dari mata publik? Seharusnya tidak, karena grasi bisa dikategorikan kebijakan yang bersifat politis. Presiden bisa memberikan atau menolak pengampunan, dengan melihat aspek sosiologis masyarakat maupun individu pemohon.

Bila informasi pribadi para terpidana mati yang ingin dilindungi, maka bagian itu bisa saja dihilangkan, dengan cara menggelapkan informasi dimaksud. Adapun dokumen keseluruhan, yang juga memuat pertimbangan dibuatnya sebuah keputusan, bisa dibuka ke publik.

Sikap Pemerintah ini, tak hanya melawan putusan Komisi Informasi, tetapi juga UU KIP dan HAM yang melindungi hak warga atas informasi. Bahwa seluruh dalil Kemensetneg telah dinyatakan tidak relevan dan tidak berdasar, pun tak digubris. Alhasil, kajian terhadap proses penolakan atau menerima suatu permohonan grasi, tak bisa dilakukan.

Padahal banyak pertanyaan atas grasi. Misalnya dalam kasus anggota sindikat narkoba internasional, Deni Setia Maharwa, alasan kemanusiaan menjadi dasar pemberian grasi untuknya. Oleh Presiden RI waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono, Deni mendapatkan keringanan dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Bila benar atas alasan kemanusiaan, mengapa terpidana mati lain yang juga tersangkut kasus narkoba, tak layak mendapat grasi? Tak adakah sisi kemanusiaan yang bisa dipertimbangkan bagi mereka? Bagaimana meyakinkan publik bahwa tak ada kepentingan pribadi Presiden terhadap grasi yang ditolak/diberikan kepada para pemohon grasi?

Dalam aturan UU No. 5/2010, yang bisa mengajukan grasi adalah mereka yang dikenakan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling rendah dua tahun. Putusan atas mereka, harus yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya, bukan hanya terpidana mati yang boleh minta grasi.

Tanpa transparansi terhadap proses pemberian atau penolakan grasi, tak ada yang bisa menjamin bahwa hak prerogatif Presiden tersebut tak diselewengkan. Di sisi lain, tak ada alasan untuk risih bila kebijakan itu dibuat dengan pertimbangan yang jernih.

Maka, PTUN yang akan memutus kasus sengketa informasi ICJR dan Kemensetneg, harus mempertimbangkan lebih dalam lagi bila ingin meluluskan gugatan pemerintah. Menutup-nutupi Keputusan Presiden terhadap grasi, berpotensi membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Dalam berbagai bentuk.[]

Komentar
Sedang Loading...
Memuat