HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Partai Politik Dapat Dana Bantuan dari Pemerintah

8

HARIANACEH.co.id, JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menambah dana bantuan buat partai politik. Dalam rapat antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR, yang menangani bidang pemerintahan Senin (3/10), mereka sepakat menambah bantuan dana buat partai politik.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, naiknya bantuan keuangan itu, untuk membiayai kegiatan pendidikan politik, dan biaya kegiatan internal. Tapi DPR tak bisa menentukan nilai kenaikan bantuan keuangan yang akan diberikan pemerintah.

Namun ia meminta agar peningkatan itu juga diiringi dengan penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Rambe mengemukakan, lembaganya ingin bantuan itu meningkat dibandingkan sekarang. “Bisa 10-20 kali lipat,” kata Rambe seperti dikutip dari CNNIndonesia.com. Saat ini, bantuan ini nilainya Rp108 per suara yang mereka raih dalam Pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menilai besaran bantuan keuangan partai politik Rp108 per suara saat ini tidak logis. Lukman berdalih, angka ini membuat partai tidak dapat melakukan pendidikan politik seusai amanat Undang-Undang Partai Politik.

Menurutnya, jumlah bantuan yang kecil membuat partai politik berpotensi mencari pendanaan sendiri bahkan dengan cara yang tidak halal. “Kami katakan tidak perlu besar sampai 50 kali lipat namun yang jelas dirasionalkan dan diserasikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Lukman.

Jika dihitung dengan perolehan suara pada Pemilu 2014, maka PDI Perjuangan, yang mendapat 23.681.471 suara diguyur bantuan Rp 2,557 miliar. Sedangkan Partai Golkar 18.432.312 suara memperoleh bantuan Rp1,99 miliar. Partai Gerindra, di urutan ketiga dengan 14.760.371 suara, mendapat 1,59 miliar. Jika mereka menginginkan bantuan meningkat 10 kali lipat, maka tinggal tambah angka 0 di bagian belakang.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pesimis bantuan ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Tjahjo juga belum bisa memperkirakan jumlah kenaikannya. Sebab, saat ini keuangan negara masih susah. “Saya kira juga teman-teman Komisi II DPR paham,” kata Tjahjo di Gedung DPR, seperti dipetik dari detikom.

Sementara, Pemerintah mengutamakan bantuan kepada Partai Golkar dan PPP. Sebab, pemerintah masih berutang bantuan dana kepada dua partai itu sejak 2015. Sebabnya, dua partai politik itu dilanda dualisme kepemimpinan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Yuswandi A Temenggung mengatakanpemerintah sedang menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Yuwandi menjelaskan, dua pekan lalu Kemendagri sudah menyampaikan kembali usulan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 dan pihaknya menunggu PP hasil revisi itu diterbitkan. Yuswandi menegaskan, bantuan keuangan untuk partai ditujukan untuk penunjang kegiatan pendidikan politik.

Dalam pasal 9 PP tersebut ditulis, bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Tapi, partai politik harus membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. Selama ini, sumber dan pengelolaan dana partai dinilai kurang terbuka. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan, keterbukaan dana partai ini dimasukkan dalam Undang-undang Pemilu.

loading...