HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Press Release: Tim Penyelamat Aset Daerah Aceh

6

HARIANACEH.co.id, YOGYAKARTA – Berdasarkan surat Relaas Panggilan Sidang dari pengadilan Negeri/Hubungan Industri al dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, bahwa pada hari ini senin tanggal 3 Oktober 2016. Kami mahasiswa asal Aceh sebagai penghuni asrama  mahasiswa Aceh “Meuligoe Iskandar Muda” (Asrama Ponco) sebagai tergugat yang tergabung dalam Tim Penyelamat Aset Daerah Aceh (TPAD Aceh) harus menghadap ke persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.  Sebagai penggugat adalah Sutan Suryajaya.

Dapat kami jelaskan bahwa bangunan yang saat ini menjadi Asrama Ponco sudah digunakan oleh mahasiswa asal Aceh sejak tahun 1963. Kami memiliki keyakinan bahwa asrama yang kami tempati berpuluh-puluh tahun adalah aset milik Pemerintah Aceh. Sedangkan legalitas Sutan Suryajaya yang mengaku sebagai pemilik bangunan asrama hanyalah selembar surat perjanjian jual beli dengan Inawati Jusuf. Surat  Hak Guna Bangunan masih atas nama Inawati jusuf yang akan berakhir tahun 2019. Pada kesempatan ini kami sebagai tergugat akan didampingi oleh penasehat hukum Bapak Zulfitri Adli, SH dari kantor pengacara Zulfitri Adli and Partners.

Persidangan hari ini dimulai pukul 10.00 WIB, persidangan dipimpin oleh ketua majelis hakim ——————————. Hakim anggota ——————–. Suryanto, SH pada persidangan ini tidk hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya dari kantor  konsultan hukum “SIP Law Firm”. Persidangan berakhir pukul 10.30 dengan hasil sidang adalah akan dilakukannya mediasi oleh hakim PN Yogyakarta samapai dengan 30 hari kedepan terhitung mulai dari hari ini.

Kami mahasiswa tergugat yang tergabung dalam TPAD Aceh merasa selalu ditipu oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Bapak Edrian, SH. Setiap ada perkembangan apapun mengenai sengketa kasus Asrama Ponco kami selalu melaporkan dan berkonsultasi dengan beliau atau staf di biro hukum, namun setiap laporan yang kami sampaikan hanyalah janji yang diberikan tanpa adanya realisasi. Seperti hari ini ada 30 mahasiswa asal Aceh yang dijadikan tergugat di PN Yogyakarta, namun Bapak Edrian mengatakan Pemerintah Aceh tidak dapat memberikan bantuan hukum kepada mahasiswa penghuni asrama karena Asrama Ponco belum masuk dalam daftar aset daerah. Sedangkan informasi yang kami terima bahwa Gubernur Aceh H. Dr. Zaini Abdullah telah mengistruksikan kepala biro hukum untuk memberikan pendampingan bantuan hukum terhadap 30 mahasiswa aceh yang menjadi tergugat di PN Yogyakarta.

Kami merasa sangat aneh ada seorang pejabat level kepala biro yang mengabaikan instruksi dari gubernur yang merupakan kepala pemerintahan Aceh. Kalau alasannya adalah Asrama Ponco belum masuk dalam aset daerah. Lantas mengapa selama ini Pemerintah Aceh selalu memberian bantuan anggaran dan pajak bumi dan bangunan Asrama Ponco. Disamping itu juga selama ini pemerintah aceh selalu memberi bantuan hukum untuk saudara-saudara kita yang sedang bersengketa di Malaysia. Padahal kasus yang mereka alami di Malaysia mayoritas adalah kasus pidana murni. Sedangkan kami mahasiswa di Jogja kasusnya adalah kasus perdata karena mempertahankan Asrama Mahasiswa yang kami yakin adalah milik sah Pemerintah Aceh yang sudah ditempati oleh mahasiswa Aceh sejak tahun 1963.

Pada kesempatan ini kami dari TPAD Aceh menuntut agar Gubernur Aceh mengevaluasi kinerja Bapak Edrian, SH sebagai kepala biro HUkum. Kalau instruksi gubernur saja dapat beliau abaikan, apalagi untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Aceh sesuai dengan tupoksi kerjanya. Pejabat-pejabat seperti inilah yang membuat potret buram pemerintahan. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam kasus sengketa ini.

loading...