HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Cage Tolak Perubahan Qanun tentang Pilkada Disahkan

7

Banda Aceh (harianaceh.co.id) — Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Azhari Cage, tidak setuju Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota disahkan menjadi qanun. Azhari menolak lantaran melihat tahapan Pilkada yang sudah jauh berjalan. Sedangkan perubahan di dalam Raqan tersebut lebih banyak mengatur persoalan tata cara pendaftaran.

“Sedangkan tahapan Pilkada 2017 kini sudah masuk ke penetapan calon. Dan Raqan ini tertunya secara aturan tidak berlaku surut. Setalah disahkan pun masih memerlukan beberapa proses untuk menjadi qanun Aceh yang bisa dijalankan oleh penyelenggara,” kata Azhari Cage yang juga selaku Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh pada rapat paripurna masa persidangan ke IV di Gedung DPRA, Kamis (6/10/2012).

Menurut Azhari, Raqan tentang Pilkada Aceh tidak bisa disahkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintah Aceh. Terutama menyangkut ketentuan pada pasal 67 ayat 2 huruf g yang mengatur persoalan tidak pernah dijatuhkan hukuman pidana bagi calon gubernur.

“Pasal 24 huruf i Raqan itu bertentangan dengan UUPA. Pasal itu menyebutkan persoalan syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang lima tahun,” katanya.

Penjelasan pasal 24 tersebut ada pada pasal 25 ayat 2. Kata Azhari, persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud pasal 24 huruf i, hanya berlaku bagi terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

“Jadi apabila raqan ini disahkan sama halnya kita telah mengakui penghilangan pasal 67 ayat 2 huruf g dan juga mengingkari pasal 269 UUPA. Ini juga melegalkan putusan MK untuk mempreteli UUPA. Pasal 24 dalam raqan itu memberi peluang bagi koruptor untuk melakukan judicial review dan ikut dalam kontestasi Pilkada,” tutur Azhari.[***]

loading...