HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Raqan Pilkada Aceh Berubah Lebih dari Lima Puluh Persen

Paripurna DPR Aceh. (HARIANACEH.co.id/Afiansyah)
11

Banda Aceh (harianaceh.co.id) — Rancangan Qanun (Raqan) tentang Perubahan Qanun Nomor 5/2012 mengenai Pemilihan Kepala Daerah di Aceh, dalam proses pembahasannya mengalami perubahan hingga lima puluh persen. Akibatnya, raqan tersebut harus berganti nama. Raqan ini telah diharmonisasikan serta disinkronisasikan secara komprehensif dan sistematis dengan tim Pemerintah Aceh.

“Dibentuknya qanun ini untuk mengkombinasikan perkembangan normatif hukum dan realitas sosiologis empiris masyarakat. Perubahan Qanun Nomor 5/2012 dalam proses pembahasan bersama mengalami perubahan di atas 50 persen. Maka dari itu dibuat qanun baru dengan nama baru yaitu Rancangan Qanun tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hal ini mengacu kepada aturan yang ada pada UU Nomor 12 tahun 2011,” kata Ketua DPR Aceh, Tengku Muharuddin pada Rapat Paripurna I, Rabu (05/10/2016).

Kata Muhar, perubahan qanun yang mengatur persolan Pilkada itu perlu dipercepat karena tahapan Pilkada sudah memasuki beberapa tahapan. Setelah Raqan ini ditetapkan menjadi qanun dan dilembar Acehkan, kata Muhar, maka aturan pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di Aceh mengacu pada qanun yang yang dimaksud.

Selain soal Raqan Pilkada, Muharuddin juga menyampaikan penjelasan soal tiga Raqan lainnya. Raqan tentang Kehutanan Aceh telah selesai dibahas oleh Komisi IV. Dalam pembicaraan tingkat pertama dengan Tim Pemerintah Aceh, kata dia, pembentukan Raqan Kehutanan penting dilakukan untuk penyesuaian dengan UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh yang sebelumnya menggunakan UU Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus.

Selanjutnya mengenai Raqan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Kata Muhar, maksud dan tujuan Raqan ini dibuat supaya lahir aturan pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli Aceh yang bersifat khusus sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai tuntunan syariah.

“Pansus ZIS DPR Aceh sudah melakukan konsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk pemantapan konsepsi Raqan,” ujar Muhar.

Terakhir, soal Raqan Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Disebutkan Muhar, Raqan ini dibahas tuntas oleh Banleg DPRA bersama tim Pemerintah Aceh. Qanun ini disempurnkan untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA).

“Beberapa bab dan pasal sudah dilakukan penyesuaian guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dana memberikan peluang kepada Aceh menambah pendapatan dalam ranaka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh,” katanya.[****]

Komentar
Sedang Loading...
Memuat