HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

7 Isi Perubahan Raqan Pilkada Aceh

1

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH —  Setelah sempat terhenti pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Pilkada, karena belum ada kata sepakat antara tim Pemerintah Aceh dengan Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Akhirnya keduanya mendapat kata sepakat dan qanun tersebut dilanjutkan pembahasannya.

Perubahan yang cukup fenomenal antara Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 dengan rancangan qanun Pilkada Aceh yang sedang diparipurnakan DPRA saat ini.

Berikut isi 7 Perubahan tersebut:

1. Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota harus mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau DPRK, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, pejabat atau pegawai dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon sebagaimana yang diatur didalam pasal 24 huruf u, huruf v dan huruf w.

2. Terkait dengan bakal calon Mantan Terpidana wajib mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak sesuai dengan pasal 25 ayat (3).

3. Penetapan calon terpilih (pemenang Pilkada) tidak lagi ditentukan oleh persentase raupan suara tetapi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sesuai yang diatur didalam Pasal 84.

4. Pendaftaran pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota harus mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Politik/Partai Politik Lokal sesuai dengan Pasal 30 dan Pasal 31.

5. Pasangan calon tunggal (satu pasangan calon) dapat berpartisipasi dalam Pilkada Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (3).

6. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang sesuai dengan pasal 42 ayat (1).

7. Bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon, dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 49 ayat (7).[***]

loading...