HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

KMPA: Gakkumdu Pidie Harus Tangani Dugaan Tindak Pidana Pemilu Roni Ahmad

Gakkumdu. (BAWASLU)
25

HARIANACEH.co.id, SIGLI – Ketua Koalisi Masyarakat Peduli Pemilukada Jujur, Bersih, dan Adil (KMPA), Mustafa Aiyub, meminta Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pidie harus serius dalam menangani kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Roni Ahmad atau Abusyik atau Elfinur atau M. Sufi.

Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 ini, kata Mustafa Aiyub, dilakukan melalui satu atap di mana di dalamnya terdiri dari Kepolisian (Polres Pidie), Kejaksaan (Kejari Sigli), dan Panwaslih Pidie.

“Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum si tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda,” kata Mustafa Aiyub, Sabtu, (8/10/2016), di Beureunuen, Pidie.

Mustafa melanjutkan, penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Roni Ahmad atau Abusyik atau Elfinur atau M. Sufi telah dilakukan oleh Panwaslih Pidie. Lalu, tugas selanjutnya, adalah tugas penyidik kepolisian. Kemudian, pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu tersebut ditangani oleh majelis khusus yang dibentuk pada Pengadilan Negeri Sigli.

Kata Mustafa lagi, ada pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu. Selain itu, dalam tindak pidana pemilu, orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan hanya dapat melakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan mengingat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

“Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu,” ungkap Mustafa.

Proses atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilukada, kata Mustafa lagi, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 146 sampai dengan Pasal 150 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilukada. Pasal 146 Ayat (1) berbunyi: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima; Ayat (2) berbunyi: Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi;

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara. Pasal 147 Ayat (1) berbunyi: Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; Ayat (2) berbunyi: Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus; Pasal 148 Ayat (1) berbunyi: Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara; Ayat (2) berbunyi: Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan; Ayat (3) berbunyi: Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima; Ayat (4) berbunyi: Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima; Ayat (5) berbunyi: Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain; Pasal 149 Ayat (1) berbunyi: Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan; Ayat (2) berbunyi: Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa; Pasal 150 Ayat (2) berbunyi: KPU/KIP Provinsi dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Ayat (3) berbunyi: Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

“Intinya, penyelesaiannya tidak tertutup dan tidak berlarut-larut,” ungkap Mustafa. “Mari kita hitung tanggal dan waktu sejak Panwaslih Pidie menyerahkan hasil temuannya (rekomendasi) pada Selasa 4 Oktober 2016 lalu, sebagai salah satu bentuk kontrol sosial atau pengawasan masyarakat.”

Komentar
Sedang Loading...
Memuat