HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

DPRA Wajib Cegah Proyek yang Tidak Jelas

23

HARIANACEHco.id — Komisi V DPRA menengarai pelelangan dua proyek pengadaan buku untuk murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) umum dan islami tahun 2016 di Disdik Aceh diwarnai kolusi antara oknum pejabat dengan sebuah penerbit di Jakarta. Makanya, komisi yang membidangi pendidikan itu menginginkan proyek bernilai Rp 8 miliar ini perlu diusut guna mengembalikan kerugian daerah.

“Indikasi ketidakberesan ini tercium, karena dalam persyaratan lelang terbukanya, perusahaan yang hendak ikut lelang diarahkan mengambil rekomendasi ke sebuah perusahan penerbit di Jakarta,” ungkap Ketua Komisi V DPRA, Mohd Al Fatah SAg, seperti disiar harian ini pekan lalu.

Wakil rakyat menilai hal itu sangat aneh. Pertama, karena perusahaan yang hendak ikut tender proyek pengadaan buku haruslah mendapat rekomendasi atau dukungan hanya dari sebuah penerbit berinisial IC di Jakarta.

Kedua, perusahaan yang hendak ikut lelang dan ingin mendapatkan rekomendasi dari perusahaan IC tersebut, di rekening perusahannya harus pula tersedia dana 80 persen dari nilai pagu anggaran pengadaan buku untuk satu paket Rp 3,991 miliar atau senilai Rp 3,2 miliar.

Ketiga, waktu penawaran atau pemasukan dokumen penawaran lelang kepada panitia lelang sangat terbatas, yaitu hanya dua hari jam kerja, yaitu tanggal 5 dan 8 Agutus 2016. Tanggal 5 itu hari Jumat, sedangkan tanggal 8 hari Senin. Adapun tanggal 6 jatuh pada hari Sabtu, tanggal 7 hari Minggu. Dua hari pada masa weekend bukan merupakan hari/jam kerja pegawai.

Ini dianggap sebagai akal-akalan panitia untuk menjegal perusahaan-perusahaan yang tak diinginkan menjadi peserta tender. Makanya, Komisi V DPRA sudah berkonsultasi ke Kejaksaan Tinggi Aceh dan Reskrim Polda Aceh soal tender proyek itu. Dari hasil konsultasi, kedua lembaga penegak hukum itu mengatakan ada kejanggalan dan keanehan.

Usut punya usut, ketidakberesan bukan hanya terjadi pada proses pelelangan, tapi juga pada fisik buku itu sendiri. Makanya, kagiatan pelelangan dan pengadaan buku itu dianggap sudah cukup syarat untuk dicurigai adanya ketidakberesan.

Artinya pula, para penegak hukum sudah punya “pintu masuk” yang jelas untuk mengusut proyek “gemuk” ini. Apalagi, sebagian data ketidakberesan sudah ada di tangan-tangan para anggota Komisi V DPRA.

Kemudian, kita juga melihat bahwa modus kolusi dan korupsi sebagaimana ditengarai itu sudah sangat klasik. Dan, itu terjadi pada proyek-proyek pengadaan yang nilainya besar-besar. Kalangan di di instansi-instansi pemerintah sering menyebutnya proyek “boh manok mirah”.

Dengan kata lain, kerja sedikit tapi duitnya banyak. Celakanya, yang banyak itu bukan keuntungan resmi. Tapi karena tipu-tipunya. Ya, tipu tender, tipu harga, dan tipu fisik proyek itu sendiri.

Jadi, agar proyek-proyek yang banyak menguras APBA ini tidak terlalu merajalela, ke depan hendaknya DPRA lebih selektif dalam menyetujui program-program Disdik Aceh serta di instansi-instansi lainnya.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat