HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Kemenkes Belum Berikan Perhatian Serius Pada Perkembangan Industri Farmasi

3

HARIANACEH.co.id, Jakarta — Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia menilai Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum memberikan perhatian serius pada perkembangan industri farmasi.

Direktur Eksekuti GP Farmasi Indonesia Darodjatun Sanusi mengatakan perhatian Kemenkes untuk mendorong kemajuan industri farmasi masih relatif kecil. Kemenkes mementingkan bagaimana ketersediaan obat bisa merata saja.

“Kalau obat, pembinaannya memang di Kemenkes. Penting bagi Kemenkes tersedia merata, harus terjangkau harganya, dan harus murah. Tidak ada kalimat indutri farmasi tumbuh pesat sumbangkan faktor pertumbuhan ekonomi, tidak ada,” ujar Darodjatun saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).

Selain itu, meskipun pemerintah sudah membuat paket deregulasi dan membuka 100 persen bagi asing untuk berinvestasi, nyatanya belum ada investor asing yang berminat di sektor farmasi. Ia menjelaskan kemudahan dari kebijakan pemerintah tersebut bukan jaminan bagi perkembangan industri farmasi.

Menurutnya, hal ini diduga lantaran industri farmasi Indonesia belum didukung dengan teknologi yang memadai. Selain itu, ia menilai Indonesia masih lemah dalam hal kimia dasar.

“Industri kimia dasar impor juga mungkin. Kedua, bagaimana obat-obat alam dikembangkan dan dihasilkan,” katanya.

Terkait deregulasi, Darodjatun memuji terobosan dari pemerintah tersebut. Melalui deregulasi tersebut dinilai bisa memacu pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk lebih mendorong industri farmasi. Sehingga, Indonesia bisa mandiri dalam memproduksi obat-obatan tanpa harus mengimpor lagi.

Namun dalam tindak lanjutnya, perhatian pemerintah dirasa masih kurang, sehingga potensi obat alam yang bisa dikembankan oleh industri menjadi terabaikan. Darodjatun juga mengusulkan agar ada transfer teknologi dengan Jepang dalam rangka memajukan industri farmasi Indonesia.

“Bahan baku obat ini di dorong ke Kemenperin, tapi Kemenperin itu struktur organisasinya tidak ada nampung aturan farmasi. Selama ini kita di level Dirjen (Kemenperin) ditunjuk ke eselon II untuk hilir. Di Kemenkes kami dibawah Dirjen tapi tidak mengarah ke perkembangan industri, tapi menyangkut insentif penelitian,” pungkasnya.

loading...