HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

KMPA: Gakkumdu Pidie Jangan Salah Minum Obat

5

HARIANACEH.co.id, Sigli – Ketua Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Jujur, Bersih, dan Adil (KMPA), Mustafa Aiyub, menyesalkan pernyataan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pidie terkait dugaan tindak pidana Pilkada yang dilakukan oleh Roni Ahmad alias Abusyiek atau M. Sufi atau Efinur.  Pihak Gakkumdu Pidie, sebagaimana dikutip di suratkabar Serambi Indonesia edisi Senin 11 Oktober 2016 mengatakan setelah melakukan rapat, Gakkumdu Pidie belum menemukan adanya kasus tindak pidana maupun pelanggaran Pilkada pada dokumen bakal calon bupati Pidie itu.

“Di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, proses penanganan tindak pidana Pilkada sudah diatur, baik itu hukum acara maupun materiilnya,” kata Mustafa Aiyub. ”Dengan menggunakan UU itu, pembuktian pidananya lebih sederhana, tidak rumit, pelaporan dan tindak lanjutnya juga lebih cepat,” ujar Mustafa Aiyub, Selasa (11/10/2016) di Sigli.

Ia melanjutkan, ada empat jenis pelanggaran Pilkada yang dimiliki kewenangannya untuk ditentukan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota, yakni pelanggaran administrasi yang diproses di Komisi Independen Pemilihan (KIP), masalah pelanggaran kode etik yang diproses Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sengketa hasil pemilu yang diproses Mahkamah Konstitusi (MK), dan tindak pidana Pilkada dengan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Namun, sebut Mustafa lagi, Panwaslih  merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran Pilkada. Selain itu, Panwaslih juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran.

“Panwaslih Kabupaten Pidie tidak transparan dan tidak akuntabel dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Hari ini ngomong A besok ngomong B. Dan kami pikir, Kapolres Pidie, AKBP M Ali Kadhafi SIK, harus sering-sering baca UU Pilkada karena pidana Pilkada berbeda dengan pidana umum. Jangan asal angkat dagu dulu,” ungkapnya.

Dikatakannya lagi, tindakan Panwaslih Pidie yang tertutup tersebut, bertentangan dengan Peraturan Bersama  Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012  Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang  Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum  Pasal 12, yang bunyinya: Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan,dan akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: huruf (a) menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan; huruf (b) membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan.

“Dan, dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 43 ayat (1) berbunyi: Panwaslih Kabupaten/Kota mengambil keputusan melalui rapat pleno. Ayat (2) berbunyi: Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah menyangkut tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Di mana dokumen hasil pleno Panwaslih Pidie terkait dugaan tindak pidana Pilkada, yang dilakukan oleh Roni Ahmad alias Abusyiek atau Elfinur atau M. Sufi, bisa kami akses?”.[]

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time