HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Gajah-Gajah Unit Respon Konservasi (CRU) Aceh Barat Ditempatkan di Alue Kuyun, Woyla Timur

Ilustrasi Gajah di CRU. (elephantconservation.org)
37

HARIANACEH.co.id, MEULABOH – Unit Response Konservasi (CRU) Aceh Barat yang ditempatkan di desa Alue Kuyun-Woyla Timur mulai beroperasi pada hari Rabu (12/10), ditandai dengan dimobilisasinya tim Mahout (perawat gajah) beserta 4 ekor gajah binaan PLG Saree yang akan menjadi tim inti dari CRU Alue Kuyun ini.

Tim ini akan bergabung dengan tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat. Bupati Aceh Barat menyempatkan diri untuk menemui kedatangan rombongan gajah ini pada pukul 1.00 dini hari ini. “Selamat datang di bumi Teuku Umar! “, demikian Bupati H. T Alaidinsyah menyambut gajah gajah tersebut sambil mengangkat tangan dan menyebutkan nama-nama gajah satu persatu.

Terlihat kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ir Said Mahjali MM mendampingi Bupati dalam penyambutan tersebut. Bupati Aceh Barat dilansir telah lama menyerukan upaya pelestarian gajah dengan menitik beratkan pada pengelolaan hutan habitatnya sebagai rumah bagi gajah. Bupati telah memulai koordinasi dengan para pemangku kepentingan di sektor kehutanan dan perkebunan, dan akan menuntaskanya sampai diidentifikasinya secara jelas peran para pihak dalam strategi utuh pengendalian konflik gajah yang sekaligus merupakan langkah pelestarianya.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Genman S. Hasibuan menyampaikan bahwa pengaktifan CRU di kawasan ini adalah unit ke 7 yang ditempat kan di berbagai daerah yang membutuhkan upaya pengendalian konflik satwa liar terutama satwa gajah yang cukup meresahkan masyarakat di Provinsi Aceh. Pendistribusian tim CRU yang memiliki kemampuan khusus ini diperlukan sebagai langkah menghadirkan sumberdaya yang dimiliki pemerintah ke tengah-tengah masyarakat untuk secara bersama membangun dan menjalankan strategi mitigasi dan adaptasi konflik satwa liar terutama gajah.

Kepala BKSDA menegaskan bahwa penempatan tim CRU hanyalah salah satu tahap awal sebagai kelengkapan strategi pengendalian konflik gajah secara komprehensif, yang justru lebih penting adalah menjalankan keseluruhan paket resolusi konflik satwa liar gajah, mulai dari pengelolaan habitat dan penerapan strategi barrier, sampai pada membangun skema early warning system melalui pemasangan GPS collar (kalung GPS) pada perwakilan semua populasi utama gajah liar di Aceh, sehingga kita mengetahui pergerakan kelompok gajah liar setiap beberapa jam sekali, sampai kepada strategi pemanfaatan lahan yang berkesesuaian di daerah-daerah rawan konflik dengan pilihan komoditi yang rendah resiko terhadap gangguan gajah liar. untuk itu dibutuhkan beperpihakan politis karena skala minimum yang dibutuhkan berdimensi lanskap dan lintas sektor. Pembangunan Aceh di masa depan hendaknya dilakukan dengan tetap berorientasi pada sebesar besarnya kemakmuran rakyat akan tetapi mentaati azas-azas pembangungan yang berkelanjutan (sustainable development).

“Dimasa depan keberlanjutan program ini akan lebih bergantung pada Pemerintah Propinsi oleh karena kebijakan baru di tingkat nasional dengan lahirnya UU 23 tahun 2014 yang menarik kewenangan kabupaten dalam pengelolaan kehutanan menjadi kewenangan Propinsi”, demikian Genman memungkas uraiannya dihadapan Kepala KPH wilayah IV Aceh, Bapak Usman SP selaku perwakilan Kadishut Propinsi Aceh di wilayah tersebut. []

Komentar
Sedang Loading...
Memuat