HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Dilema Sepak Bola Indonesia antara Kemenpora RI Vs PSSI

Seorang pria melihat ke arah depan Kantor PSSI di Kompleks GBK (Hafidz)
18

HARIANACEH.co.id — Perjalanan panjang kisruh sepakbola Indonesia ini sepertinya belum akan usai dalam waktu dekat ini. Setelah dicabutnya hukuman dari FIFA, harapan sepakbola Indonesia yang maju dan lebih baik akhirnya kandas.

Hal ini bermula dari persetruan antara PSSI dengan pemerintah dalam hal ini Kementris Pemuda dan Olahraga RI yang dipimpin Imam Nahawi.

Hukuman FIFA itu sendiri diberikan usai Pemerintah membekukan seluruh kegiatan PSSI yang bermula dari kengeyelan PSSI menggelar kompetisi yang tak sehat setelah adanya rekomendasi Badan Olahraga Prefesional Indonesia (BOPI) yang menemukan adanya pelanggaran aturan.

Namun, PSSI tak bergeming dengan tetap menjalankan kompetisi pad 4 April 2015 dengan menyertakan Arema dan Persebaya yang berujung pada pelayangan surat teguran kepada PSSI.

Sikap melawan PSSI ternyata tak berhenti sampai di situ, yakni dengan mengelar kongres di Surabaya dan menghasilkan La Nyalla Mattaliti sebagai ketum-nya.

Namun, sebelum kongres itu digelar 18 April 2015, pemerintah sudah lebih dulu membekukan dan tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI sehari sebelumnya.

La Nyala dengan gerombolannya terus melakukan upaya ke-supremasi-annya dengan berbagai alasan bahwa negara tak bisa mencampuri urusan PSSI yang independen.

Padahal, publik banyak mendapati bahwa kondisi sepakbola Indonesia sedang berada di titik keboborokan paling rendah dalam sejarahnya dengan berkuasanya para mafia sepakbola di organisasi itu.

Dalam sekitar setahun lamanya, berbagai persiapan pun dilakukan untuk membebaskan sepakbola Indonesia dari keboborokan dan cengkraman para mafia itu.

Hal itu kemudian berlanjut dengan terseretnya La Nyalla atas kasus dugaan korupsi dana hibah kala ia menjabat sebagai Ketua Kadin Jatim. Ia pun sempat melarikan diri ke Singapura sebelum akhirnya ditangkap.

10 Mei 2016, Kemenpora mencabut surat pembekuan PSSI melalui SK Menpora No. 14 Tahun 2016 yang langsung dikirimkan ke FIFA yang lagsung mencabut hukuman kepada Indonesia sehari setelahnya.

Pada awal Agustus 2016, PSSI pun menggelar Kongres di Ancol Jakarta dengan menelurkan beberapa keputusan. Dilanjutkan dengan Kongres di Hotel Mercure Jakarta pada 12 Agustus.

Adapun keputusan dalam Kongres di Jakarta itu, di antaranya menggelar KLB PSSI pada 17 Oktober yang salah satu agendanya memilih ketua umum, memilih Hinca Pandjaitan sebagai Plt ketum PSSI, memilih Agum Gumelar sebagai ketua komite KLB dan sejumlah keputusan lainnya, usulan PSM agar KLB PSSI digelar di Makassar.

Pada 11 September, Kemenpora yang merespon atas permintaan pertimbangan dan rekomendasi ternyata hanya akan memberikan rekomendasi jika KLB PSSI digelar di Yogyakarta sebagai kota kelahiran PSSI.

Hal itu dianggap tepat dengan semangat kelahiran kembali PSSI setelah sebelumnya ‘mati suri’. Namun, PSSI kembali ke tabiat awalnya yang suka ‘mbalelo’ dan bersikukuh menggelar KLB PSSI di Makassar.

Pasca itu, muncul kecaman dari para voters yang tergabung dalam Kelompok 85 bahwa keputusan penyelenggaraan KLB PSSI di Makassar adalah keputusan sepihak dan dilalui tanpa adanya kesepakatan semua pihak. Selanjutnya, PSSI dan Kemenpora pun sama-sama bersikeras dengan pendiriannya masing-masing.

Harapan datang setelah pihak Kemenpora, PSSI yang diwakili Hinca dan Sekjen PSSI Azwa Karim serta Ketua Komite KLB PSSI Agum Gumelar menggelar pertemuan di Kemenpora Rabu (12/10) siang.

Dalam pertemuan itu, dihasilkan keputusan jalan tengah untuk tak akan menggelar KLB PSSI di Yogyakarta maupun di Makassar melainkan di Jakarta dengan alasan kemudahan teknis dan lain halnya.

Akan tetapi, sehari kemudian, Hinca yang sekjen Demokrat itu menggelar rapat exco PSSI di Meeting Room Aston Rasuna. Hasilnya, PSSI tetap bersikeras menggelar KLB PSSI di Makassar.

Ironisnya, keputusan bersama yang dibuat sehari sebelumnya dengan menggelar KLB di Jakarta disebutnya sebagai klaim sepihak dari pihak Kemenpora RI.

“Memang kami bertemu, tapi tidak ada kata kesepakatan (Kongres di Jakarta). Usai pertemuan itu, kami menggelar rapat bersama Komite Eksekutif. Hasilnya, kami tetap pada keputusan awal kongres di Makassar,” tegas Hinca.

Sikap amnesia Hinca dengan PSSI-nya itu pun langsung direspon Kemenpora pada Jumat (14/10) dengan mengeluarkan 7 poin sikap berkenaan dengan upaya pengingkaran keputusan bersama soal KLB PSSI tersebut.

Selain itu, Kemenpora RI pun langsung berkoordinasi dengan FIFA melalui surat resmi yang membeberkan kronologi dan perkembangan kekinian terkait KLB PSSI itu.

Di sisi lain, para voters yang tergabung dalam K-85, mengaku geram dengan peringai Hinca yang dianggap tak demokratis dalam setiap pengambilan keputusan di dalam tubuh PSSI.

Mereka pun langsung mencabut dukungannya dan tak lagi menganggap Hinca sebagai Plt ketum PSSI serta tetap menggelar KLB PSSI di Jakarta sesuai dengan keputusan bersama yang telah dibuat sebelumnya.

Asal diketahui, Hinca sendiri adalah salah satu calon ketum yang sudah mendaftarkan diri dan ikut dalam perebutan posisi Ketua Umum PSSI.

Kini, publik sepakbola Indonesia pun kembali dibuat pesimis dengan adanya perkembangan terbaru ini. Jadi, selamat, sepakbola Indonesia resmi makin runyam.

Komentar
Sedang Loading...
Memuat