Walhi Aceh

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh menggelar sidang kedelapan dengan agenda bukti para pihak terkait gugatan Walhi Aceh terhadap Bupati Aceh Tamiang, Banda Aceh, 19/10/2016. Sidang kedelapan dipimpin langsung oleh hakim ketua yang juga merupakan Ketua PTUN Banda Aceh dan didampingi oleh dua orang hakim anggota. Dari pihak Walhi Aceh hadir tiga orang kuasa hukum H. M. Zuhri Hasibuan, S.H., M.H, Chandra Darusman S., S.H., M.H, dan M. Nasir (Kadiv Advokasi Walhi Aceh), sedangkan kuasa hukum dari pihak tergugat sebanyak empat orang.

Walhi Aceh selaku penggugat mengajukan 39 alat bukti surat, namun dalam persidangan ini dari pihak tergugat hanya menyerahkan tiga alat bukti dan sisanya akan diserahkan pada sidang selanjutnya.

Selain 39 alat bukti tersebut, dalam persidangan selanjutnya Walhi Aceh juga akan menghadirkan alat bukti lain. Seperti para saksi, ahli, dan segala sesuatu hal yang secara jelas menunjukan ada rangkaian prosedur dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum dan azas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan objek gugatan. Karena berdasarkan kajian Walhi Aceh, Bupati Aceh Tamiang dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 541 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan untuk PT. Tripa Semen Aceh (TSA) menyalahi secara prosedural, subtansi, dan azas – azas. Secara substansi, salah satu alasan gugatan Walhi Aceh  areal pertambangan PT. TSA berada dalam kawasan karst yang merupakan kawasan lindung geologi.

Baca Juga:  Kelompok ISIS Belum Tentu Terima Eks Kombatan GAM

Maka dari itu, dalam petitum Walhi Aceh memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan  penundaan atau penangguhan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sedangkan dalam pokok perkara Walhi Aceh memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah, serta memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor: 541 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi  10.000 Ton / Hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT Tripa Semen Aceh.

Hakim Kabulkan Permohonan PT. TSA Sebagai Tergugat II Intervensi.

Selain agenda bukti para pihak, dalam persidangan majelis hakim juga membacakan putusan sela yaitu mengabulkan PT. TSA sebagai tergugat II intervensi dalam perkara ini. Salah satu pertimbangan Majelis hakim bahwa PT. TSA memiliki kepentingan dalam perkara ini. PT. TSA memberikan kuasa hukum kepada tiga orang pengacara mewakili perusahaan dalam proses persidangan untuk membantu pihak tergugat (Bupati Aceh Tamiang).

Baca Juga:  Hubungi Call Center Berikut Bila Melihat Tindak Kekerasan pada Anak

Majelis hakim mengabulkan permohonan PT. TSA sebagai tergugat II intervensi, bagi Walhi Aceh tidak keberatan. Karena dengan 39 alat bukti surat yang diajukan oleh Walhi Aceh sudah cukup membuktikan ada rangkaian prosedur dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum dan azas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan izin lingkungan terhadap PT. TSA oleh Bupati Aceh Tamiang. Ditambah dengan sejumlah alat bukti lain yang akan dihadirkan dalam persidangan nanti.

Sidang selanjutnya akan diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 10:30, di PTUN Banda Aceh, dengan agenda tambahan bukti para pihak dan jawaban dari pihak intervensi. Update informasi jadwal sidang gugatan Walhi Aceh bisa diakses melalui www.walhiaceh.or.id.[Rilis]

loading...