HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Gubernur Aceh Lantik Anggota KKR ACEH 2016-2021

38

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rangka Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Anggota KKR Aceh Masa Jabatan 2016-2021 oleh Gubernur Aceh, Senin 24 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB di Gedung Utama DPRA.

Pengucapan sumpah Komisioner KKR Aceh untuk masa jabatan tahun 2016-2021 dengan komposisi sebagai berikut;

  1. Afridal Darmi, SH, LLM (SEBAGAI KETUA)
  2. Muhammad MTA (SEBAGAI WAKIL KETUA)
  3. Fajran Zain (SEBAGAI ANGGOTA)
  4. Masthur Yahya, SH, M.Hum (SEBAGAI ANGGOTA)
  5. Fuadi, S.HI, MH (SEBAGAI ANGGOTA)
  6. Evi Narti Zain, SE (SEBAGAI ANGGOTA)
  7. Ainal Mardhiah, S.TP (SEBAGAI ANGGOTA)

Dalam pidatonya, Ketua DPRA Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I menyampaikan bahwa Pelantikan Komisioner KKR Aceh dalam sidang Paripurna Istimewa ini sesungguhnya tidak lain, untuk menjalankan amanah Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh yang pada bagian kelima terkait sumpah dan jabatan dalam Pasal 13 ayat (1) berbunyi ” Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KKR Aceh, diambil sumpah dan dilantik oleh Gubernur”, dan ayat (2) berbunyi ”Pengambilan sumpah dan pelantikan Anggota KKR Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Aceh”.

Selain itu pelantikan Komisioner KKR ini juga menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 162/796/2016 Tentang Penetapan Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Periode 2016-2021 Tanggal 17 Oktober 2016.

Kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh diharapkan menjadi jalan keluar untuk menuntaskan berbagai kasus masa lalu yang pernah terjadi di Aceh. Kehadiran KKR Aceh disadari sepenuhnya akan menjadi sarana pengungkapan suara korban secara komprehensif. Sehingga berbagai pemulihannya juga akan proses penyembuhan yang terencana dan terukur serta tidak terisolasi dari berbagai Kebijakan Pembangunan Aceh maupun Kebijakan Pembangunan Nasional.

Pengungkapan kebenaran kasus masa lalu Aceh diharapkan tidak hanya akan mampu mengungkapkan penderitaan para korban termasuk mengurai secara lengkap kronologis kejadian, kerugian dan bentuk penderitaan korban. Namun juga mampu melahirkan peta jalan yang akan memperkuat hubungan antar anak bangsa yang pernah tercederai. Rekomendasi maupun berbagai masukan dari komisi ini nantinya juga diharapkan akan menjadi bagian utuh dari kebijakan pembangunan aceh di masa depan.

Sesuai dengan pasal 20 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang KKR Aceh. Pengungkapan kebenaran bertujuan: mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan lembaga-lembaga yang telah mengakibatkan pelanggaran di masa lalu; mendapatkan informasi yang akurat tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motifasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya; memenuhi hak korban untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan; dan meluruskan sejarah Aceh.

Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh Tahun 2016 berakhir pukul 16.00 WIB dan dilanjutkan dengan acara pemberian ucapan selamat kepada Komisioner KKR Aceh beserta Suami/Istri, yang diawali oleh Gubernur dan Pimpinan serta Anggota Dewan yang Terhormat, serta di ikuti oleh tamu yang hadir.[***]

Komentar
Sedang Loading...
Memuat