HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Pendapat Lengkap Komisi III DPRA Soal Utang Luar Negeri

11

HARIANACEH.co.id, Banda Aceh — Komisi III DPR Aceh ditunjuk sebagai tim pengkaji rencana pinjaman luar negeri oleh Pemerintah Aceh. Mereka berpendapat bahwa pinjaman boleh saja dilakukan. Namun harus mempertimbangkan beberapa hal.

Seperti apa hal tersebut?

Berikut petikan pendapat Komisi III DPR Aceh mengenai rencana utang uang dari Bank Kfw Jerman yang akan dilakukan pemerintah. Pendapat ini yang dibaca oleh Ketua Komisi III, Jainuddin, SE.

Berdasarkan surat Gubernur Aceh nomor 44.11/6048 tanggal 02 April 2015, perihal persetujuan pinjaman “Loan kfw” kepada pemerintah Aceh untuk mendukung kegiatan “Re-engenering and Improving the Hospital and Referral System in Selected Aceh Districs”. Yang ditujukan kepada Ketua DPR Aceh yang selanjutnya melalui surat Ketua DPR Aceh nomor 160/650 tanggal 17 april 2015 perihal persetujuan, mengharapkan kepada Komisi III DPR Aceh untuk mengkaji dan memberikan pertimbangan terhadap rencana pinjaman “Loan kfw” sekaligus mempersiapkan rekomendasi DPR Aceh kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Maka Komisi III DPR Aceh telah memberikan pertimbangan melalui surat nomor : 094/K.III/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015. Yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR Aceh dengan mengeluarkan surat nomor : 900/1317 tanggal 28 Juli 2015 perihal persetujuan DPRA terhadap pinjaman Pemerintah Aceh yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dengan perihal yang sama Pimpinan DPR Aceh juga menyurati Gubernur Aceh dengan nomor : 900/1364 pada tanggal 14 agustus 2015.

Sesuai dengan hasil rapat badan musyawarah tanggal 18 Oktober 2016 yang salah satu poinnya yaitu paripurna persetujuan terhadap rencana pinjaman luar negeri melalui KfW Jerman untuk mendanai pembangunan rumah sakit regional. Maka Komisi III DPR Aceh memandang perlu untuk menyampaikan pendapat terhadap hal dimaksud.

Setelah Komisi III DPR Aceh melakukan berbagai tahapan dalam mengkaji dan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1.Pinjaman dilakukan dalam bentuk valuta mata uang euro dengan nilai total pinjaman sebesar 122,039,637 (seratus dua puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh) euro yang terdiri dari :

A.Biaya komitmen sebesar 491,894 (empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat) euro atau setara dengan 0,25% dari total pinjaman
B.Biaya manajemen sebesar 534,000 (lima ratus tiga puluh empat ribu) euro atau setara dengan 0, 5% dari total pinjaman
C.Biaya bunga sebesar 25,961,734 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat) euro atau setara dengan 3,24% dari total pinjaman dan
D.Pinjaman bersih yang diterima oleh Pemerintah Aceh sebesar 95,052,000 (sembilan puluh lima juta lima puluh dua ribu) euro

2.Jika pinjaman dilakukan dalam bentuk mata uang rupiah dengan nilai total pinjaman sebesar Rp2.382.584.095.112 (dua triliun tiga ratus delapan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu seratus dua belas rupiah) yang terdiri dari :

A.Biaya komitmen sebesar Rp7.220.239.559 (tujuh milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) atau setara dengan 0,25% dari total pinjaman
B.Biaya manajemen sebesar Rp6.983.652.000 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu) atau setara dengan 0,5% dari total pinjaman
C.Biaya bunga sebesar Rp971.649.803.553 (sembilan ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) atau setara dengan 8,25% dari total pinjaman dan
D.Pinjaman bersih yang diterima oleh pemerintah aceh sebesar Rp1.396.730.400.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah)

3.Jumlah total biaya (biaya komitmen, manajemen dan bunga) yang harus dibayarkan apabila menggunakan rupiah berjumlah sekitar Rp985.853.695,- (sembilan ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), apabila menggunakan euro maka total biaya yang harus dibayarkan berjumlah 26.987.637 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh) euro.
4.Pengembalian pokok pinjaman dilakukan selama 15 tahun dengan masa tenggang selama 5 tahun setelah rumah sakit regional beraktifitas.
5.Pengembalian pokok pinjaman pada setiap tahunnya dilakukan dengan menggunakan sumber dana alokasi umum bukan dari dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi aceh dan dana otonomi khusus.
6.Pengembalian bunga cicilan setiap tahun diambil dari pendapatan rumah sakit regional tersebut.
7.Ditinjau dari segi besaran bunga, maka perbedaan pinjaman antara menggunakan mata uang euro dan rupiah adalah; apabila menggunakan euro, bunga yang ditetapkan sebesar 3,24%, yang pembayarannya harus disesuaikan dengan kurs tahun berjalan. Sementara jika menggunakan rupiah, bunga yang ditetapkan adalah 8,25%, dimana pembayarannya tidak dipengaruhi oleh kenaikan mata uang euro. Sehingga setiap tahunnya sudah didapatkan angka pasti terhadap besaran angka pembayarannya dan mempermudah dalam penganggaran. Untuk itu, Komisi III melalui sidang yang mulia ini merekomendasikan supaya pinjaman ini dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah.

Selain beberapa pertimbangan di atas, Komisi III DPR Aceh tidak berkeberatan terhadap pinjaman tersebut apabila Pemerintah Aceh telah merevisi Qanun nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Qanun nomor 2 tahun 2013 tentang tata cara pengalokasian dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus. Serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pendapat Komisi III DPR Aceh terhadap rencana pinjaman luar negeri untuk pembangunan rumah sakit regional, dalam rapat paripurna khusus DPRA, Senin (24/10/2016).

Atas pengkajian dan rekomendasi yang telah dilakukan itu, lima fraksi yang ada di DPRA setuju pembangunan rumah sakit regional dilakukan dengan menggunakan pinjaman luar negeri. Kelima fraksi tersebut yakni, fraksi Partai Aceh, fraksi PAN, fraksi Golkar, fraksi Gerindra/PKS.

Sedangakan dua fraksi lainnya, fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menolak pinjaman luar negeri dan menyetujui pembangunan rumah sakit regional.

[***]

Editor: Alfian

loading...