HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Rapat Paripurna Khusus DPR Aceh Terhadap Rencana Pinjaman Luar Negeri

29

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rangka Persetujuan Terhadap “Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Menjadi Rancangan Qanun Inisiatif DPRA” & “Persetujuan Terhadap Rencana Pinjaman Luar Negeri melalui Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Jerman untuk mendanai pembangunan 4 Rumah Sakit Regional” pada hari Senin, 24 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB

Pertama, agenda persetujuan terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Menjadi Rancangan Qanun Inisiatif DPR Aceh. Bahwa dalam daftar program Legislasi DPR Aceh telah disepakati bahwa perubahan terhadap Rancangan Qanun ini menjadi Inisiatif DPR Aceh dalam penyusunannya. Untuk itu dalam perjalanannya DPR Aceh telah membentuk Panitia Khusus sebagai Pemrakarsa atau Pengusulnya.

Para Pengusul telah melakukan serangkaian tahapan sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Qanun sehingga dalam Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh pada tanggal 18 Oktober 2016 yang lalu telah disepakati untuk menyelenggarakan Rapat Paripurna Khusus, dalam rangka persetujuan Rancangan Qanun dimaksud menjadi usul inisiatif DPR Aceh.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 26 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa Anggota DPR Aceh mempunyai hak untuk mengajukan usul Rancangan Qanun. Hak yang melekat dimaksud disebut Usul Inisiatif DPR Aceh seperti yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Tata Cara Pembuatan Qanun Dan Tata Tertib DPR Aceh. Tugas Badan Legislasi sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun salah satunya adalah menyiapkan Rancangan Qanun Usul Inisiatif DPR Aceh berdasarkan Program Prioritas yang telah ditetapkan. Dalam hal ini berdasarkan keputusan Badan Musyawarah berdasarkan kajian Badan Legislasi DPR Aceh, penyiapan draf Rancangan Qanun ditugaskan kepada Pansus Otsus Dan Migas.

Kedua, mengenai rencana Pinjaman Luar Negeri dari negara Jerman melalui KfW untuk Mendanai Pembangunan Rumah Sakit Regional Aceh, Gubernur Aceh dengan surat Nomor 445/4636 Tanggal 15 Maret 2016 telah meminta agar Lembaga DPR Aceh dapat memberikan persetujuan terhadap rencana penerusan Pinjaman Luar Negeri dari KfW Jerman tersebut.

Adapun besarnya jumlah pinjaman direncanakan dengan kurs Rupiah lebih kurang sebesar Rp. 1.396.730.400.000,- (satu trilyun tiga ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau setara dengan 98.000.000 Euro, dengan tingkat suku bunga antara 2 % sampai dengan 3 % yang akan dikonkritkan pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman nantinya. Pinjaman tersebut melalui Pemerintah Indonesia dengan persetujuan Pemerintah Aceh. Mengenai pengembaliannya bersumber dari Dana Otsus Dan Migas dengan jangka waktu pinjaman 15 (lima belas) tahun sudah termasuk masa tenggang 5 (lima) tahun, setelah rumah sakit tersebut beroperasi. Untuk selengkapnya, kami telah meminta untuk dikaji oleh Komisi III DPR Aceh.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.10/2006 menyatakan bahwa berdasarkan Daftar Rencana Pinjaman Daerah (DRPD), Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan DPRD Tentang Persetujuan Pinjaman yang dihasilkan dari Rapat Paripurna Kepada Menteri Keuangan.

Atas perintah aturan tersebut, maka DPRA pada hari ini menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus Tentang Persetujuan Pinjaman Luar Negeri.

Dalam pidato yang disampaikan Ketua DPRA berpesan “Terkait pemanfaatan dan operasional berupa peralatan medis dan tim medisnya harus dipikirkan dari sekarang. Jangan gedung megah, fasilitas dengan teknologi tinggi tapi tidak dibarengi oleh tenaga medisnya. Instansi terkait harus memikirkan penempatan petugas medis yang mau bekerja ikhlas dan maksimal tanpa memilih lokasi penempatan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat lebih baik lagi. Sangat kita sayangkan apabila niat tulus ikhlas kita membangun rumah sakit regional ini sebagai rumah sakit rujukan justru tidak profesional disegi pelayanannya. Jangan terulang lagi kasus-kasus kematian bayi karena lambat penanganan, mal praktik dan kasus-kasus lain yang memiriskan hati kita”, pesan Ketua DPRA Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I

Untuk mendapatkan persetujuan Anggota DPRA, keputusan dibawa kedalam rapat badan musyawarah, maka sidang diskor untuk beberapa saat.

Setelah Anggota Dewan memperoleh keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRA, seluruh Anggota DPRA kembali ke melanjutkan Rapat Paripurna Khusus pada pukul 14.00 WIB di Gedung Utama DPRA, dengan keputusan sebagai berikut ;

Seluruh Fraksi setuju terhadap Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Menjadi Rancangan Qanun Inisiatif DPRA.
Persetujuan terhadap rencana penerusan Pinjaman Luar Negeri melalui KfW Jerman untuk mendanai Pembangunan Rumah Sakit Regional dengan komposisi sebagai berikut :

  • 5 (lima) Fraksi yaitu Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Amanat Nasional Dan Fraksi Partai Gerindra/Partai Keadilan Sejahtera setuju untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri untuk mendanai Rumah Sakit Regional di Aceh.
  • 2 (dua) Fraksi yaitu Fraksi Partai Nasional Demokrat dan Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya setuju untuk dibangun Rumah Sakit Regional, akan tetapi tidak setuju didanai dengan Pinjaman Luar Negeri.

Demikian hasil keputusan Sidang Paripurna Khusus DPRA, Senin 24 Oktober 2016 di Gedung Utama DPRA.[rilis]

Komentar
Sedang Loading...
Memuat