HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Soal Permintaan ICJR, Banleg: Jangan Campuri Aceh Kalau tidak Tahu Masalah

9
Iskandar Usman Alfarlaky (Foto IST)
Iskandar Usman Alfarlaky (Foto IST)

HARIANACEH.co.id, Banda Aceh – Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky meminta organisasi di luar Aceh seperti LSM supaya tidak mengomentari persoalan Aceh, kalau tidak mengetahui duduk masalah yang sebenarnya.

Hal itu disampaikan Iskandar menanggapi permintaan LSM ICJR (Isntitute For Criminal Justice Reform) dan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) untuk menghapus hukum cambuk di Aceh. Menurutnya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan produk hukum yang kelahirannya menjadi bagian dari kewenangan istimewa pemerintahan Aceh.

“Tidak benar jika ada pihak yang sekonyong-konyong menuding bahwa penerapan hukum cambuk sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat telah bertentangan dengan produk hukum nasional. Sementara penerapan syariat Islam, itu adalah kewenangan khusus yang dimiliki Aceh dan tidak boleh diperdebatkan lagi sekalipun dunia Internasional mempersoalkannya,” ujar Iskandar, Senin (24/10/2016).

Politisi Partai Aceh ini menjelaskan, kewenangan pemberlakuan syariat Islam termasuk dalam hal penerapan sistim hukum sejalan dengan kaidah keislaman di Aceh yang selama ini terjadi di Aceh merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui aturan itu, Aceh sebagai sebuah daerah yang mayoritas masyarakatnya penganut muslim dapat melaksanakan kehidupan sosial, budaya, dan juga hukum sesuai dengan akidah keislaman.

“Itu hak Aceh. Negara juga telah memberikan kewenangan khusus sehingga legalitas penerapan hukum jinayat seperti yang selama ini terjadi di Aceh merupakan sesuatu yang sah,” tegasnya.

Iskandar menambahkan, pelaksanaan hukum syariat di Aceh hanya menyasar penduduk beragama Islam. Selain tidak menciderai penganut agama lain, hal ini sekaligus mencegah terjadinya duplikasi penerapan hukum yang juga diatur dalam KUHP.

“Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan dan menjamin kenyamanan bagi kalangan minoritas. Silahkan saja dicek apakah ada warga non-muslim yang dicambuk? Dan bagi mereka yang sudah dihukum dengan hukuman cambuk tentu tidak akan dijerat dengan pasal KUHP,” papar Iskandar Usman.

Alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ini juga membantah jika penerapan hukum cambuk dianggap bertentangan dengan hukum Internasional. Dia mengatakan, dunia Internasional tidak akan membatasi penganut agama manapun untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sejalan dengan kepercayaan masing-masing.

“Kalaupun ada yang mempertentangkan, maka hal itu bukanlah sesuatu yang berdasar. Kami mencurigai bahwa tidakan tersebut hanya akan dilakukan oleh kelompok yang anti-Islam,” tuturnya.[***]

loading...
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time