HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Ini Visi dan Misi Dr H Zaini Abdullah – Ir H Nasaruddin MM

1

HARIANACEH.co.id, BANDA ACEH – Enam Pasangan Calon Gubernur Aceh Periode 2017-2022 menyampaikan visi dan misi di Gedung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada hari jumat, (28/10).

Dari pantauan HARIANACEH.co.id, berikut adalah visi dan misi Dr. h. Zaini Abdullah – Ir. H. Nasaruddin, MM:

Visi

“Berkhidmat Membangun Aceh Berperadaban yang Unggul, Inovatif dan Tanpa Korupsi”

Makna dan kata dari Visi “AZAN” dapat diterjemahkan sebagai berikut :

Berperadaban

Masyarakat Aceh yang berperadaban tinggi  (rakyat Aceh yang menjalani kehidupan sosial, harmoni, dalam keberagaman dan tanpa diskiriminasi), memiliki akhlak mulia, berfikirakan cerdas, berwawasan luas, taat hukum, hidup sehat dan bahagia, dalam tata kelola Pemerintah Aceh yang khusus dan istimewa memegang teguh nilai-nilai pemerintahan yang bersih, amanah, melayani, dan bekerja secara transparan, akuntabel dan tanpa korupsi. Keadaan tersebutlah yang dimaksud sebagai Rakyat Aceh berperadaban Islam.

Unggul

Kualitas kesejahteraan rakyat setara dengan dengan standard Nasional atau Internasional. Rakyat Aceh harus memiliki tingkat kehidupan yang bahagia karena mineningkatnya pendapatan, derajatnya kesehatan dan pendidikan yang baik, dan kehidupan sosial, partisipasi politik dan pernghormatan atas hukum nilai-nilai keislaman dan adat-istiadat yang tinggi.

Ekonomi Aceh tumbuh bertumpu pada pengelolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi stimulator (stimulus) pengurangan ketimpangan/kesenjangan tingkat gampong, Aceh, Indonesia, dan penggerak pertumbuhan ekonomi ASEAN di Selat Malaka.

Sumber Daya Manusia Aceh tumbuh dan berkembang melalui lembaga-lembaga Pendidikan memiliki daya saing tinggi, inovatif, produktif, profesional dan memegang teguh peradaban Aceh.

Inovatif

Aceh menjadi pelopor dan pembaharu dalam pengelolaan sumber daya alam, pengembangan sumber daya ekonomi, pengembangan tatakelola pemerintah profesional, dan pengembangan pembangunan demokrasi.

Misi

Visi Aceh yang diusung pasangan “AZAN” merupakan kesinambungan visi sebelumnya. Untuk mewujudkan visi dan menjawab tantangan pembangunan Aceh kedepan, telah ditetapkan 4 misi pembangunan Aceh lima tahun kedepan sebagai kesinambungan dari misi lima tahun pertama adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup rakyat
  2. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan Aceh dan perdamaian Aceh
  3. Mengembangkan pembangunan Ekonomi Syariah dan Berkelanjutan
  4. Meningkatkan Kualitas Insfratruktur Sosial Dasar, Publik dan Ekonomi

Empat Misi Pembangunan Aceh Lima Tahun 2017-2022

Untuk menuju Aceh Berperadaban, Unggul, inovatif dan tanpa korupsi, Kami berkhidmat membangun Aceh dengan 4 (empat) Misi Pembangunan Aceh Lima Tahun 2017 – 2022, sebagai kesinambungan Pembangunan Aceh Lima tahun pertama. Adapun rencana aksi untuk mewujudkan Keempat Misi Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Misi Pertama:

Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Hidup Rakyat

Misi Pertama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Aceh menjadi sejahtera dan bahagia. Misi ini juga bermakna sebagai upaya meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aceh yang unggul, berdaya saing tinggi dan profesional dalam mengelola sumber daya ekonomi Aceh.

Untuk mewujudkan tujuan Misi Kesatu ini, kami telah menetapkan prioritas kebijakan Pembangunan sebagai berikut :

  1. Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan Rakyat
  • Penyediaan Layanan Kesehatan Gampong ; Setiap Gampong diprogramkan memiliki petugas kesehatan; Perawat, Bidan dan Penyuluh Kesehatan. Gampong-gampong tertentu (bisa karena jumlah penduduk yang besar atau gampong terisolir ditempatkan Dokter Umum).
  • Peningkatan status Puskesmas; Seluruh Puskesmas yang ada di Aceh berstandar Puskesmas Layanan Prima.
  • Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah berstandar Nasional.
  • Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Regional berstandard Internasional. Hal ini akan mengurangi masyarakat Aceh yang berobat ke luar negeri.
  • Pengembangan Kader Kesehatan Gampong untuk Pola hidup dan lingkungan sehat
  • Pengembangan Kebun Gizi (taman gizi) setiap gampong.
  • Pembangunan Rumah Sehat disetiap Gampong diawali 4 (empat) unit Rumah Sehat sebagai pilot project dan dikembangkan secara bertahap.
  • Penguatan Regulasi tentang pemberian ASI eklusif dan cuti hamil melahirkan dari Peraturan Gubernur Menjadi Qanun Aceh.

2. Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Peningkatan Kualitas SDM

  • Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan standar nasional dan internasional.
  • Melanjutkan Pemberian Bantuan Biaya Operasional Pendidikan bagi Lembaga Dayah.
  • Melanjutkan Pemberian beasiswa bagi siswa/santri kurang mampu
  • Melanjutkan peningkatan kapasitas sekolah dasar dan menengah yang dapat diakses oleh anak usia sekolah.
  • Peningkatan Kapasitas Guru berstandar nasional.
  • Menciptakan 1 (satu) keluarga 1 (satu) Sarjana sesuai dengan potensi daerah.
  • Pembangunan Taman Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Techno Park) di setiap Kabupaten/Kota.
  • Melanjutkan peningkatan status beberapa Universitas swasta menjadi negeri, antara lain: Universitas Gajah Putih Takengon, Universitas Al Muslim Bireuen, Universitas Jabal Ghafur Pidie, Universitas Gunung Leuser Aceh Tenggara, dan beberapa Universitas lainnya serta percepatan operasional Politeknik Pertanian di Bener Meriah. Dalam periode kepemimpinan kami yang pertama telah di negerikan 5 (lima) Universitas/Sekolah Tinggi yaitu: UNSAM, UTU, IAIN Zawiyah Cotkala, STAIN Gajah Putih Takengon dan STAIN Tgk. Dirundeng Meulaboh.
  • Melakukan transformasi beberapa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
  • Mempercepat realisasi pendirian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Aceh di Sabang.

3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hidup Layak

  • Penyediaan Santunan Hari Tua bagi Rakyat Aceh yang berusia 70 Tahun ke atas.
  • Melanjutkan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi kaum dhuafa.
  • Penyediaan bantuan hukum bagi Masyarakat kurang mampu.
  • Penyediaan bantuan biaya hidup korban PHK dari perusahaan.
  • Memberikan jaminan asuransi bagi para petani dan nelayan.
  • Memastikan besaran Upah Minimun Provinsi (UMP) yang layak bagi peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dan buruh di Aceh.

4. Perlindungan dan Pemenuhan Hak rakyat atas akses dan aset ekonomi produktif

  • Penyediaan Lahan Pertanian/Perkebunan bagi buruh tani disetiap Kabupaten/Kota yang luasnya disesuaikan dengan ketersediaan lahan.
  • Penyediaan legalitas status usaha produktif rakyat bagi 400.000 usaha ekonomi rakyat; 100.000 sertifikat tanah bagi petani setiap tahunnya; 100.000 ijin usaha bagi nelayan, peternakan dan UMKM, dan 100.000 ijin usaha ekonomi kreatif, 100.000 usaha home industri setiap tahunnya.
  • Penyediaan Penjaminan pemerintah atas akses modal usaha bagi 400.000 usaha ekonomi rakyat.
  • Peningkatan kualitas layanan pasar tradisional (revitalisasi pusat perdagangan rakyat) di 23 Kabupaten/Kota
  • Pembangunan Pusat Perdagangan Hasil Bumi di Kawasan Timur (di Kualasimpang) Kawasan Utara (di Bireuen), Kawasan Tenggara
    13
    (di Kutacane), Kawasan Barat (di Meulaboh) Kawasan Selatan (di Blang Pidie) dan Kawasan Pusat Pemerintahan (di Banda Aceh/Aceh Besar).
  • Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Pejuang Perdamaian Aceh (eks kombatan) bagi 4.000 orang setiap tahun di 23 Kabupaten/kota.
  • Pemenuhan hak-hak berusaha bagi kelompok masyarakat difable atau berkebutuhan khusus bagi 4.000 orang setiap tahunnya di 23 Kabupaten/Kota.
  • Memberikan jaminan harga yang layak bagi komoditi hasil pertanian rakyat seperti: padi/beras, kopi, jagung, karet, kakao, rotan, pinang, garam, kopra, melalui sistem resi gudang.
  • Membangun berbagai industri agro sesuai dengan komoditi setiap kawasan, seperti: pabrik ban di kawasan Utara-Timur dan Barat-Selatan, saos tomat dan saos cabai di wilayah Tengah, pengolahan berbagai produk dengan bahan baku CPO, seperti: sabun, minyak goreng, bio diesel di Barat-Selatan dan Utara-Timur.
  • Pembangunan industri pengolahan ikan di beberapa kawasan sentra produksi ikan.
  • Memastikan adanya payung hukum (Pergub/Qanun) untuk perlindungan dan pemberdayaan usaha rakyat seperti: nelayan, petambak ikan, udang dan petani garam.

Misi Kedua :

Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Perdamaian Aceh

Misi Kedua ini dimaksudkan adalah untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan Aceh yang lebih amanah, mengutamakan pelayanan, lebih bersih, lebih transparan, lebih akuntable, lebih profesional dan bebas korupsi.

Misi kedua ini juga dimaksudkan untuk menjadikan Perdamaian Aceh yang sudah berjalan 11 tahun, sebagai kekuatan pemangku kepentingan Aceh, khususnya Pemerintah Aceh mempromosikan Perdamaian Aceh sebagai model perdamaian dunia. Untuk ini ruang partisipasi pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses Perdamaian menjadi keniscayaan program pembangunan. Aceh harus menjadi salah satu promotor perdamaian dunia khususnya Negara-negara Islam.

Untuk mewujudkan tujuan Misi Kedua ini, Kami telah menetapkan prioritas kebijakan Pembangunannya adalah;

  • Penerapan nilai-nilai Syariat Islam dalam tata kelola pemerintahan Aceh.
  • Penerapan nilai-nilai Syariat Islam dalam tata kelola pemerintahan Aceh.

1. Restrukturisasi organisasi Pemerintahan Aceh sesuai kebutuhan.

2. Pengembangan Kapasitas Aparatus Sipil Negara (PNS) Aceh

3. Penguatan Pemerintahan Gampong, Kemukiman, Kecamatan dan Kabupaten/Kota

  • Pengembangan kapasitas system tata kelola pemerintah berbasis IT (e-government) meliputi;

1. Perencanaan (e-planning)

2. Penganggaran (e-budgeting)

3. Pengawasan kinerja (e-performance)

4. Lelang Paket Pembangunan (e-procurement)

5. Pelayanan public (e-custumer public service); seperti perijinan satu pintu dan samsat online

6. Database online : gampong, kabupaten, pemeritahan Aceh.

7. Fasilitas Sistem Pengaduan masyarakat secara elektronik

  • Pengembagan partisipasi pemangku kepentingan dalam keseluruhan Proses Pembangunan dan Pengawalan Perdamaian Aceh;
  1. Penguatan Kelembagaan Pengawal Perdamaian Aceh; Komisi Kebenaran dan Rekonsialiasi Aceh, Program Reintegrasi Aceh dan Perayaan Hari Damai Aceh
  2. Penguatan Fungsi Lembaga Keistimewaan Aceh; Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, dan Badan Baitul Mal Aceh.
  3. Penguatan Fungsi berbagai Kelembagaan, seperti: Komite Olahraga Nasional Indonesaia, Aceh, Komisi Informasi Aceh, Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, Komisi Penyiaran Indonesia, Aceh, Kantor Komnas HAM Aceh.
  4. Penguatan Fungsi Kelembagaan Badan-badan Khusus; Badan Narkotika Nasional-Aceh, dan Kwartir Daerah Pramuka Aceh, dan cabang-cabang Organisasi Olahraga yang ada di Aceh.

Misi Ketiga

Pengembangan Ekonomi Syariah Dan Berkelanjutan

Misi Ketiga ini dimaksudkan betujuan menjadikan pembangunan ekonomi Aceh bernafaskan nilai-nilai syariat Islam dan berwawasan lingkungan (berkelanjutan). Dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh, pembangunan ekonomi syariah dan berkelanjutan ini sangat tepat, selain menjadi jalan untuk menata system ekonomi Aceh yang lebih berkeadilan bagi seluruh pelaku ekonomi di Aceh, juga memperkuat ruang dan akses seluruh rakyat Aceh dalam mengelola sumberdaya ekonomi secara merata dan berkelanjutan.

Dari sisi pemerintahan, ekonomi syariah juga dapat memperkuat fiscal dan penerimaan Aceh sebagai anggaran pembangunan. Dan dari sisi geo-ekonomi, pembangunan ekonomi syariah dapat menjadikan gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh, sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ASEAN.

Untuk mewujudkan tujuan Misi Ketiga ini, Kami telah menetapkan prioritas kebijakan Pembangunannya adalah;

  1. Penataan dan pengembangan system berusaha dan perdagangan berlandaskan nilai-nilai syari’ah.
  2. Pengembangan kawasan pengelolaan sumber daya alam;
  • Kawasan Industri; Ladong Aceh Besar, Lhokseumawe (KEK), Balohan Sabang,
  • Kawasan Industri Pariwisata Halal; Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Simeulue, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Aceh Jaya.
  • Kawasan Industri Perikanan dan Maritim ; Lampulo Banda Aceh, Kuta Timu Sabang, Simeulue, Sawang Aceh Selatan, Aceh Jaya, Pidie, Peudada Bireuen dan Idi Aceh Timur.
  • Kawasan Agro Industri ; Tanaman Pangan (Padi, Jagung, dan Kedele), Hortikulutura (Kentang, Kol, Wortel, Tomat, Bawang Merah, Bawang Putih, Jeruk Gayo, Nenas dan Alpukat), Perkebunan (Karet, Cengkeh, Kelapa, Sawit, Coklat, Kopi, Nilam, Pala, Lada dan Sere Wangi), Peternakan (Sapi dan Kambing).
  • Pengembangan Gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Aceh; Penciptaan 4.500 – 5.000 Gampong berkembang dan 1.000 – 1.500 Gampong Mandiri dari total 6.656 gampong di Aceh.

3. Penataan Kawasan Pertambangan dan Migas sesuai dengan PP Pengelolaan Bersama        MIGAS Aceh.
Memastikan segera beroperasinya organisasi BPMA, diawali dengan penyusunan blueprint  pengelolaan MIGAS Aceh.

4. Pengembangan kelembagaan ekonomi syariah; Lembaga keuangan, Perbankan dan Pusat     Perdagangan.

Misi Keempat

Misi Keempat ini bertujuan untuk perluasan dan peningkatan kualitas infranstruktur sosial dasar, publik, ekonomi dan layanan transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas ekonomi Aceh antar kawasan.
Untuk mewujudkan tujuan Misi Keempat ini, Kami telah menetapkan prioritas kebijakan Pembangunan diantaranya;

  1. Peningkatan Kualitas dan perluasan akses Infrastruktur Sosial Dasar
  • Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat; Puskemas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum Regional
  • Rumah Ibadah
  • Rumah layak huni
  • Sekolah (PAUD, Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan), Keistimewaan (Dayah dan bale pengajian) serta Perguruan Tinggi.

2. Peningkatan kualitas dan perluasan akses infrastruktur publik

  • Pengembangan Sistem Telekomunikasi Aceh Cyber ; Pembangunan sistem telekomunikasi tanpa kabel (wireless) di 23 kabupaten/kota.
  • Energi Listrik; Pengembangan energy terbarukan (Geothermal, Hydropower, dan OTEC) dan energy diesel dengan jaringan.
  • Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan Air minum yang diakses oleh 60 sampai dengan 70 % rakyat Aceh.

3. Peningkatan kualitas dan perluasan akses infrastruktur ekonomi

  • Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
  • Pengembangan Irigasi teknis sampai ke petak persawahan (irigasi tersier) di 12 Kabupaten sentra produksi pangan khususnya padi untuk menjadikan Aceh sebagai lumbungan pangan nasional dan internasional. Pembangunan irigasi tersier dapat mendorong pemanfaatan lahan sawah untuk pembudidayaan ikan dan ternak.
  • Jaringan Jalan untuk menghubungkan atau membuka akses dari satu daerah keseluruh daerah di Aceh dan luar Aceh

4. Peningkatan dan perluasan layanan angkutan umum;

  • Peningkatan layanan Transportasi Laut; mengoptimalkan jalur pelayaran laut didalam kawasan aceh, antar provinsi dan jalur internasional
  • Peningkatan layanan transportasi udara; Optimalisasi jalur penerbangan lokal, antar daerah, nasional dan internasional

Demikian Visi, Misi dan Agenda Prioritas Pembangunan Aceh lima tahun kedepan. Pasangan “AZAN” dr. H. Zaini Abdullah (Calon GubernurAceh) dan Ir. H. Nasaruddin (Calon Wakil Gubernur Aceh).[]

Editor: ipuL Hayat

loading...