HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera Sikapi Persoalan Ekosistem Gambut

5

HARIANACEH.co.id, JAMBI – Menyikapi persoalan-persoalan di ekosistem gambut pada skala Sumatera, dan untuk memperluas cakupan gerakan masyarakat gambut yang terintegrasi dan kuat, maka organisasi jaringan-jaringan masyarakat gambut yang terdiri dari Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera Selatan (JMG-Sumsel) menginisiasi terbentuknya Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera (JMG-SUMATERA) sebagai wadah organisasi masyarakat gambut Sumatera dengan memperluas gerakan pada wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung. Jaringan ini fokus pada motifasi gerakan secara bersama dalam perlindungan, penyelamatan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan mengedepankan cara-cara arif yang telah dipraktekkan oleh masyarakat gambut di Sumatera.

Ekosistem gambut di Sumatera seluas 7,2 Juta Hektar, yaitu 35 persen dari total luas gambut Indonesia. Ekosistem gambut sumatera memiliki kandungan karbon 18 Juta ton yang tersebar pada delapan provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bengkulu.

Bagi wilayah Sumatera, ekosistem gambut mempunyai dua fungsi utama, yaitu; pertama, penyeimbang kesatuan ekosistem pulau Sumatera dan pulau-pulau kecil sekitarnya.Kedua, ekosistem gambut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Khusus pada konteks kedua, masyarakat gambut mempunyai kearifan lokal dalam pengelolaan gambut, misalnya produksi komoditas lokal yang sesuai dengan karakter ekosistem gambut. Seperti Sagu, Padi, Kopi, Pisang, Nenas dan tanaman khas gambut lainya. Model pengelolaan gambut masyarakat ini berkontribusi pada keberlangsungan ekosistem gambut sebagai bagian kesatuan ekosistem pulau secara lebih luas.

Eksploitasi skala besar ekosistem gambut telah menyebabkan kerusakan ekosistem gambut itu sendiri yang juga berdampak pada kerusakan sumber kehidupan masyarakat gambut di Sumatera, misalnya; kerusakan ekosistem gambut menjadi faktor utama penyebab abrasi pantai dan intrusi air laut ke wilayah daratan. Selain itu, eksploitasi skala besar melalui pola drainase gambut yang ditopang dengan kerusakan ekosistem gambut yang telah ada menjadi faktor utama penyebab kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) dan berdampak besar secara ekonomi, sosial dan ekologis dengan skala luas. Selain itu juga investasi berbasis lahan berpengaruh terhadap tata kelola dan model kelola masyarakat gambut berupa kearifan lokal, hal tersebut berimplikasi terhadap perubahan ekonomi social masyarakat gambut.

Secara substansi, PP No.71/2014 belum memenuhi harapan penyelamatan, perbaikan dan model tata kelola gambut yang menyeluruh dan terintegrasi, khususnya pada aspek pengelolaan gambut masyarakat. Terdapat dua hal terkait pokok tentang muatan substansi PP. No.71/2014 tersebut, yaitu; Pertama, PP.No.71/2014 tidak mengatur secara ekplisit hak masyarakat gambut, sehingga berimplikasi pada lemahnya perlindungan hak masyarakat dan model pengelolaan gambut masyarakat, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pengelolaan gambut. Artinya, PP.No.71/2014 masih berorientasi pada pengelolaan gambut berbasis pada sektor swasta. Kedua, Paramater pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut masih bermasalah terkait masih digunakannya indikator tinggi muka air untuk menilai kerusakan gambut sehingga memberi ruang membuka eksploitasi ekosistem gambut skala besar yang merusak. Salah satu contoh implementasi parameter ini adalah pada kasus Pulau Padang, Riau yang mana parameter kedalaman gambut 5–12 meter direduksi oleh parameter tinggi muka air untuk alasan eksploitasi yang berdampak pada kerusakan sistem hidrologi gambut dan kerawanan-kerawanan yang menyertainya seperti kebakaran hutan dan lahan, subsidensi, banjir, serta konflik sosial.

Eksploitasi yang massif di lahan dan hutan gambut oleh perusahaan besar telah mengabaikan kepentingan masyarakat gambut. Akibatnya, terjadi penghilangan sumber penghidupan masyarakat gambut dan merubah tatanan ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat gambut. Situasi ini memicu lahirnya konflik vertikal – horizontal antar masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, dan antara masyarakat dengan perusahaan. Hal ini tercermin seperti misalnya yang terjadi di Desa Kuala Suemayam Kec. Darul Makmur di Aceh, dimana desa tersebut akibat perluasan sektor perkebunan menyebapkan sempitnya wilayah desa, maka perlu melahirkan kebijakan dan membangun kelembagaan yang kuat untuk penyelesaian konflik yang memuat; pertama, pengendalian efektif ekspansi konsesi di wilayah ekosistem gambut yang merujuk pada tata ruang dan areal moratorium, dan kedua, memperkuat kelembagaan penyelesaian konflik sektoral, seperti Kehutanan dan Perkebunan yang melibatkan secara penuh partisipasi masyarakat. Ketiga, percepatan penyelesaian wilayah yang berkonflik didesa, di wilayah gambut.

Kebakaran hutan dan lahan masif terjadi di Sumatera, dengan tiga propinsi, yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Selatan sebagai provinsi yang menyumbang kebakaran paling besar. Kebakaran lahan dan hutan pada ekosistem gambut tersebut paling banyak terjadi pada wilayah-wilayah konsesi ektraktif sumber daya alam. Dampak kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut ini sangat besar, setidaknya di Sumatera Selatan saja tercatat bahwa terdapat penderita ISPA di lima kabupaten, yakni; Palembang: 141.761 pasien, Ogan Ilir:14.696, Musi Banyuasin:10.417, OKI:31.500 dan Banyuasin:50.608. Selain itu, terdapat 4 Balita bayi meninggal dunia, dan sedikitnya 3,5 juta warga Sumatera Selatan terpapar kabut asap dalam kebakaran hutan dan lahan gambut pada tahun 2015 yang lalu (Sumber: Aliansi CSO Sumsel)

Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi 19 tahun terakhir memberikan tanda bahwa pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan tersebut. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut(BRG) yang di harapkan mampu menjadi solusi terhadap persoalan ini. Di Pulau Sumatera BRG fokus melakukan upaya perbaikan dan revegetasi di 3 Provinsi prioritas yaitu Riau, Sumsel dan Jambi. Namun kondisi gambut di provinsi lain seperti Sumbar, Aceh, Bengkulu, Lampung dan Sumut mengalami keterancaman dan degradasi yang mengkhawatirkan. Baik aspek ekologis maupun social masyarakat. Oleh Karena itu JMG-SUMATERA mendorong agar BRG juga bekerja di wilayah-wilayah tersebut.

Di Pesisir Selatan, Sumatera Barat 17.000 Ha lahan gambut terancam untuk dieksploitasi dan dialih fungsi untuk perkebunan, sedangkan Gampong Kuala Seumayam lahan masyarakat hanya tersisa 2 hektare karena desakan penguasaan sepihak perkebunan sawit sehingga sulit untuk pengembangan ruang hidup masyarakat, bahkan hanya untuk kebutuhan pemakaman masyarakat harus menumpang di lahan perusahaan dan harus membayar, tidak jarang juga hal tersebut tidak diizinkan oleh pihak perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting untuk pemerintah mengambil kebijakan penyelesaian yang berpihak bagi kehidupan masyarakat gambut.

Di sisi lain, larangan masyarakat menjalankan tradisi membakar yang terkendali berdasarkan kearifan lokal kontra-produktif terhadap upaya pengendalian kebekaran hutan dan lahan karena persoalan mendasar kebakaran hutan dan lahan adalah eksploitasi skala besar konsesi ektraktif sumber daya alam di ekosistem gambut dan penegakan hukum yang kuat terhadap pemilik-pemilik konsesi tersebut. Oleh sebab itu, butuh pendekatan sebagai berikut :pertama, menghindari pendekatan pidana pada kasus-kasus pembakaran hutan dan lahan oleh masyarakat dan menjalankan pembakaran hutan lahan oleh masyarakat berdasarkan UU No.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Kedua, Penegakan hukum dengan pendekatan multi-doors pada kasus pembakaran hutan lahan untuk land clearing skala luas oleh koorporasi.

Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera menilai bahwa pengelolaan gambut belum dijalankan secara integratif dengan memuat berbagai aspek, baik sosial dan ekologis karena: pertama, belum adanya perlindungan bagi masyarakat gambut terhadp hak – hak atas tanah, lahan, dan sumber daya alam di lahan gambut maupun hak masyarakat lokal atau komunitas terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan pemerintah justru memfasilitasi perampasan hak masyarakat dengan memberikan izin perusahan perkebunan kelapa sawit dan HTI (Hutan Tanaman Industri) serta tambang, yang mengabaikan hak masyarakat, kedua, Adanya ketimpangan sosial terhadap kebijakan Peraturan Gambut, yang lebih mengutamakan koorporasi, ketiga, belum adanya jaminan pengelolaan ekositem gambut yang lestari, berdasarkan kearifan lokal, keempat, terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang mengkhawatirkan.

Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera (JMG-SUMATERA) menilai bahwa perlu dilaksanakan langkah-langkah strategis penyelamatan ekosistem gambut oleh Pemerintah, sebagai berikut:

  1. Melaksanakan jaminan HAK masyarakat gambut dengan prinsip-prinsip Reforma Agraria Sejati
  2. Merevisi kebijakan tentang jaminan hak masyarakat gambut dalam pengelolan dan perlindungan ekosistem gambut
  3. Pengendalian ekspansi dan kebijakan tata ruang serta izin pengusahaan koorporasi
  4. Percepatan kebijakan yang mendukung ekonomi masyarakat gambut.[]
loading...