HARIAN ACEH INDONESIA
HARIANACEH.co.id

Dari Pulau Pramuka hingga Gelar Perkara, Itulah Awal Mula Kasus Ahok

3

HARIANACEH.co.id, JAKARTA – Hari ini Bareskrim Polri akan mengumumkan nasib calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara dugaan penistaan agama saat mengutip Ayat 51 Al Quran Surat Al Maidah di hadapan warga Kepulauan Seribu, Selasa 27 September lalu.

Ahok pertama kali dilaporkan kelompok pengacara yang menamakan diri Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) pada 6 Oktober 2016 dengan tuduhan menistakan agama. Laporan dilayangkan setelah ujaran Ahok, “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak pilih saya. Dibohongin pakai surat Al Maidah ayat 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu” tayang di jejaring YouTube.

Setelah ACTA, sejumlah elemen masyarakat menyusul kemudian. Berdasarkan catatan Kepolisian, ada 14 laporan dan satu surat pengaduan yang diterima Bareskrim terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok tentang Al Maidah 51.

Menanggapi laporan itu, pada 10 Oktober 2016, Ahok menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dianggap melecehkan Al Quran. Dia menegaskan tidak bermaksud menghina agama Islam. “Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf,” kata Ahok di Balai Kota.

Sehari setelah permintaan Ahok, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa Ahok secara nyata telah menista agama melalui pernyataannya menyitir terjemahan Surat Al Maidah Ayat 51. Menurut MUI Ahok telah menghina Al-Quran dan ulama. MUI juga merekomendasikan pemerintah untuk menindak tegas pelaku penodaan agama sekaligus meminta Kepolisian proaktif dalam penegakan hukum secara tegas, cepat, profesional, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Menyikapi fatwa itu, pada 14 Oktober 2016, ribuan massa Front Pembela Islam (FPI) menggeruduk kantor sementara Bareskrim di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat dan Balai Kota DKI Jakarta, tempat Ahok berkantor. Mereka lantang menuntut polisi untuk segera menangkap. “Kami minta polisi menangkap Ahok, kalau tidak kami bunuh,” seru imam besar FPI Habib Rizieq.

Beberapa hari setelah demo 14 Oktober, berhembus kabar ratusan ribu umat Islam yang digawangi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI bakal menggelar aksi lanjutan pada 4 November, jika polisi belum juga memanggil Ahok untuk dimintai keterangan dalam kasus Al Maidah 51.

Senin, 31 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo menemui Prabowo Subianto di kediamannya di Bukit Hambalang, Bogor Jawa Barat. Santer terdengar, pertemuan Jokowi dengan Prabowo untuk membahas rencana demo besar-besaran umat Islam 4 November. Meski, baik Jokowi maupun Prabowo, menepis tema itu dibicarakan secara khusus.

Keesokan harinya, Presiden mengundang perwakilan MUI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ke Istana Negara. Presiden menyatakan telah memerintahkan Kepolisian untuk segera memproses hukum Ahok.

Jumat 4 November 2016, demo “Bela Islam” jilid II terjadi. Jakarta berubah jadi lautan manusia. Ratusan ribu umat Islam dari berbagai daerah tumpah ruah, menuntut polisi secepatnya menindaklanjuti laporan dugaan penistaan agama Ahok.

Setelah aksi 4 November Presiden Jokowi getol bersafari politik ke sejumlah ormas Islam. Menemui pengurus NU pada 7 November, menyambangi kantor PP Muhammadiyah pada hari berikutnya. Kepada ormas-ormas ini, Jokowi menegaskan tidak akan melindungi Ahok.

Jokowi memastikan polisi akan segera memproses hukum Ahok. Menyikapi perintah Presiden, Kapolri menyatakan akan melakukan gelar perkara kasus Ahok secara terbuka yang digelar hari ini. Setelah 10 jam melakukan gelar perkara, polisi memastikan akan mengumumkan apakah kasus Ahok masuk kategori atau tidak.

Apakah Ahok akan menjadi tersangka, kita tunggu saja!

loading...